RELUNG.ID-Sorotan terhadap program peremajaan perkebunan kelapa sawit atau replanting Koperasi Unit Desa (KUD) Minanga Ogan di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), mendapat respons dari pengurus koperasi tersebut.
Dalam keterangannya kepada awak media, pengurus KUD Minanga Ogan membeberkan sejumlah penjelasan terkait mekanisme pengajuan bantuan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), keterlibatan Dinas Pertanian, proses verifikasi calon petani dan calon lokasi (CPCL), hingga pengelolaan dana yang nilainya mencapai sekitar Rp27 miliar.
Yoga Ary Dhiskara, didampingi Ghozali Hamidi, pengurus KUD Minanga Ogan yang juga karyawan PT Perkebunan Minanga Ogan, menegaskan bahwa pelaksanaan program tersebut telah mengikuti mekanisme dan prosedur yang berlaku.
Ia membantah adanya kongkalikong maupun dugaan penyerobotan lahan sebagaimana menjadi sorotan dalam pemberitaan sebelumnya.
“Sepanjang pengetahuan kami dan berdasarkan aturan yang berlaku, tidak ada aturan yang kami tabrak. Apalagi seperti yang disebut-sebut dalam pemberitaan adanya kongkalikong,” tegas Yoga, Jumat (13/11/2026).
Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah pengakuan Kepala Dinas Pertanian OKU, Joni Saihu, bahwa pihaknya tidak dilibatkan sejak awal dalam proses pengusulan, verifikasi, dan validasi CPCL.
Menanggapi hal tersebut, Yoga menjelaskan bahwa pengajuan program replanting melalui pola kemitraan memiliki mekanisme berbeda dengan jalur Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) mandiri.
Menurutnya, terdapat dua skema pengajuan, yakni PSR mandiri dan PSR pola kemitraan. KUD Minanga Ogan masuk kategori kemitraan karena berafiliasi dengan perusahaan perkebunan.
Dalam skema kemitraan, perusahaan menjadi pihak pengusul. Sementara pengajuan PSR mandiri dilakukan melalui kelembagaan pekebun dengan jalur dinas perkebunan.
Yoga mengatakan, sebelumnya pengajuan PSR melewati jenjang birokrasi mulai dari dinas perkebunan kabupaten, provinsi hingga Direktorat Jenderal Perkebunan. Namun, pemerintah kemudian menyederhanakan proses tersebut melalui sistem digital Smart PSR.
“Di situ lembaga pekebun menginput sendiri kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan. Secara sistem, pengajuan langsung diteruskan ke Dirjen Perkebunan. Memang tidak melibatkan dinas dalam proses awal karena mekanismenya sudah dipangkas melalui sistem,” jelasnya.
Ia menyebut keterlibatan dinas dilakukan setelah rekomendasi teknis dan perjanjian tiga pihak diterbitkan. Dinas terkait kemudian mendapat pemberitahuan untuk membantu pendampingan, pengawalan, dan pengawasan kegiatan.
Yoga juga mengklaim pihak KUD telah menyampaikan data peserta dan luasan kebun kepada perwakilan pemerintah daerah sekitar Mei 2026. Data tersebut mencakup program yang sedang berjalan maupun masih dalam proses pengajuan.
Dana Rp27 Miliar dalam Dua Tahap
Mengenai dana Rp27 miliar yang menjadi sorotan, Yoga membenarkan nilai tersebut berkaitan dengan dua tahap program peremajaan sawit.
Tahap pertama mencakup lahan seluas 166,7 hektare dengan nilai sekitar Rp10 miliar. Sementara tahap kedua mencakup sekitar 284 hektare dengan nilai kurang lebih Rp17 miliar dan masih dalam proses. Jika digabungkan, total luasan kedua tahap mencapai sekitar 450,7 hektare.
Namun, Yoga menegaskan keberadaan dana di rekening KUD bukan berarti pengurus dapat mengambil dan menggunakannya secara bebas.
Menurutnya, dana tahap pertama memang masuk ke rekening KUD Minanga Ogan di Bank Sumsel Babel. Akan tetapi, rekening tersebut dibekukan sehingga pencairan harus melalui mekanisme verifikasi dan persetujuan sistem yang melibatkan PT Sucofindo.
“Uang itu betul masuk ke rekening KUD, ada di Bank Sumsel Babel tapi dibekukan. Satu rupiah pun tidak bisa kami cairkan kecuali ada persetujuan Sucofindo secara sistem,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, pembayaran pekerjaan juga tidak seluruhnya dilakukan melalui rekening KUD. Pengadaan bibit maupun pekerjaan lainnya dapat dibayarkan langsung oleh BPDPKS kepada penyedia atau pelaksana pekerjaan setelah melewati proses verifikasi.
Sementara pembayaran yang menggunakan dana talangan terlebih dahulu dilakukan melalui mekanisme penggantian atau *reimbursement* setelah seluruh persyaratan terpenuhi.
Yoga mengungkapkan, hingga saat ini masih terdapat tagihan KUD kepada Sucofindo dan BPDPKS sekitar Rp2,5 miliar yang belum dibayarkan.
Ia juga mencontohkan dana talangan yang diklaim telah dikeluarkan pada 2025 sekitar Rp8 juta, tetapi belum memperoleh penggantian.
“Untuk membeli bibit saja terkadang kami harus membayar terlebih dahulu atau menggunakan dana talangan. Setelah itu masih harus melalui verifikasi yang cukup panjang,” ujarnya.
Verifikasi CPCL Tidak Seluruhnya Lolos
Terkait proses verifikasi CPCL, Yoga menjelaskan bahwa tidak seluruh calon peserta yang diajukan otomatis dinyatakan memenuhi persyaratan.
Pada tahap pertama, KUD mengajukan sekitar 180 hektare. Namun, setelah proses verifikasi, luasan yang dinyatakan memenuhi persyaratan hanya 166,7 hektare.
Sekitar tujuh hingga delapan calon petani tidak lolos verifikasi. Penyebabnya antara lain belum memenuhi persyaratan identitas kependudukan dan telah terdaftar dalam program serupa di daerah lain.
Sementara pada tahap kedua, dari pengajuan awal sekitar 290 hektare, luasan yang lolos verifikasi mencapai sekitar 284 hektare. Dua calon petani disebut tidak memenuhi persyaratan.
Menurut Yoga, proses pemeriksaan dilakukan PT Sucofindo selaku pihak yang ditunjuk untuk melakukan verifikasi. Petani harus dikonfirmasi secara langsung, termasuk pencocokan identitas dengan KTP. Jika berada di luar kota, verifikasi dapat dilakukan melalui sambungan video.
“Kalau memang tidak memenuhi syarat, ya tidak lolos. Jadi tidak semua yang kami ajukan otomatis diterima,” jelasnya.
Ia menambahkan, setiap petani yang diajukan harus memenuhi ketentuan kepesertaan dan luas lahan. Menurut penjelasannya, satu identitas kependudukan maksimal digunakan untuk pengajuan empat hektare.
Bantah Dugaan Penyerobotan Lahan
Mengenai dugaan penyerobotan lahan dan tumpang tindih penguasaan tanah, Yoga dengan tegas membantah tudingan tersebut.
“Soal serobot lahan, itu tidak ada. Kalau ada, ya penuh dong orang yang menggugat ke sini,” katanya.
Ia juga menjelaskan bahwa lokasi yang menjadi sorotan terkait Gunung Meraksa bukan bagian dari pelaksanaan tahap pertama. Menurutnya, lokasi tersebut berkaitan dengan tahap kedua yang hingga kini masih berproses.
Meski demikian, persoalan legalitas dan riwayat penguasaan lahan yang dipersoalkan sejumlah pihak tetap membutuhkan klarifikasi melalui dokumen pertanahan serta instansi berwenang.
Yoga menegaskan, program replanting merupakan bantuan untuk peremajaan kebun sawit masyarakat. Dana tersebut diperuntukkan bagi pengadaan bibit, pupuk, dan kebutuhan pendukung lainnya.
Pelaksanaannya, lanjut dia, terikat kontrak dan perjanjian tiga pihak yang melibatkan lembaga pekebun, perbankan, serta BPDPKS. Pengawasan program juga berlangsung hingga enam tahun sesuai masa kontrak.
Ia menyebut keanggotaan KUD menjadi salah satu dasar kepesertaan petani. Karena itu, petani tidak harus berdomisili di wilayah tertentu selama memenuhi persyaratan sebagai anggota dan ketentuan administrasi yang berlaku.
Di akhir keterangannya, pengurus KUD Minanga Ogan meminta agar persoalan tersebut dilihat secara utuh, mulai dari mekanisme pengajuan, hasil verifikasi, proses pencairan, hingga penggunaan dana di lapangan.
Mereka menilai pemberitaan yang berkembang telah memunculkan kesan seolah-olah terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan program. Pengurus pun meminta seluruh persoalan diklarifikasi berdasarkan dokumen dan mekanisme yang berlaku. [MZN]

