RELUNG.ID-Penerbitan Surat Pengakuan Hak (SPH) atas nama PT Cakra Adipratama di tengah sengketa kepemilikan lahan milik M. Teguh menjadi sorotan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Sekayu.
Fakta tersebut terungkap dalam sidang lanjutan perkara gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) nomor 22/Pdt.G/2026/PN.SKY, Rabu (28/10/2026).
Dalam persidangan tersebut, pihak perusahaan menghadirkan dua saksi, salah satunya Kepala Desa Tanah Abang, Kecamatan Batanghari Leko, Kabupaten Musi Banyuasin.
Kuasa hukum M. Teguh, Mohammad Irham, SH, MH, mengatakan keterangan Kepala Desa Tanah Abang mengungkap bahwa SPH atas nama PT Cakra Adipratama diterbitkan pada Januari 2025.
Padahal, menurut Irham, kepala desa mengetahui bahwa di atas objek lahan tersebut masih terdapat SPH aktif atas nama kliennya.
“Melalui keterangan Kepala Desa di persidangan, terungkap bahwasannya pada Januari 2025, ia telah menerbitkan SPH atas nama PT Cakra Adipratama. Padahal, Kades tersebut mengetahui bahwa di atas lahan itu masih ada SPH aktif atas nama M. Teguh,” ujar Irham seusai persidangan.
Persoalan ini semakin menjadi perhatian karena sengketa lahan antara M. Teguh dengan pihak lain berinisial AP dan BY sebenarnya telah dimediasi di Kantor Desa Tanah Abang sejak Oktober 2024.
Hal tersebut tertuang dalam berita acara mediasi. Namun, beberapa bulan setelahnya, SPH atas nama perusahaan justru diterbitkan.
Irham menilai rangkaian fakta tersebut perlu ditelusuri lebih jauh, terutama menyangkut proses penerbitan dokumen dan kejelasan riwayat kepemilikan lahan.
Menurutnya, terdapat dugaan pengaburan fakta mengenai keberadaan lahan milik M. Teguh dalam dokumen SPH maupun surat jual beli yang digunakan PT Cakra Adipratama.
Pihaknya juga menilai keterangan saksi dan bukti yang terungkap di persidangan semakin memperkuat klaim kepemilikan kliennya atas lahan yang kini digunakan untuk pembangunan jalan hauling batu bara tersebut.
Atas perkembangan itu, tim kuasa hukum tengah menganalisis kemungkinan menempuh langkah hukum lain apabila ditemukan indikasi tindak pidana.
“Kami sedang menganalisis fakta-fakta tersebut. Ini akan menjadi bahan pertimbangan kami untuk menempuh jalur hukum lain apabila ditemukan adanya unsur pidana,” tegasnya.
Dalam perkara ini, M. Teguh menggugat PT Cakra Adipratama karena sebagian lahan miliknya di Dusun VIII Lubuk Tampang, Desa Tanah Abang, diduga telah digusur untuk pembangunan jalan hauling batu bara tanpa pemberian ganti rugi kepadanya.
Pihak penggugat menduga uang pembebasan lahan justru diterima pihak lain tanpa konfirmasi maupun persetujuan dari M. Teguh.
Selain memperjuangkan hak kepemilikan dan ganti rugi, kuasa hukum juga meminta pemerintah daerah serta pihak berwenang memberikan perhatian terhadap objek tanah yang sedang disengketakan.
Dalam materi gugatan, pihak penggugat turut mengajukan tuntutan provisi agar tidak ada aktivitas atau kegiatan dari pihak mana pun di atas lahan tersebut selama proses hukum berlangsung hingga terdapat putusan berkekuatan hukum tetap.
Irham mengatakan tuntutan itu penting karena kliennya tidak lagi dapat mengusahakan maupun mengambil manfaat ekonomi dari lahan yang menjadi objek sengketa.
“Untuk sementara waktu tidak ada aktivitas atau kegiatan apa pun dari pihak mana pun di atas lahan tersebut selama proses hukum berjalan hingga ada putusan yang berkekuatan hukum tetap,” pungkasnya. [YSF]

