RELUNG.ID-Pemkab Muara Enim melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menyoroti sejumlah persoalan lingkungan dalam rencana pembangunan jalan dan jembatan yang melibatkan PT Dizamatra Powerindo.
Perusahaan yang tergabung dalam Priamanaya Group tersebut diminta bertanggung jawab atas seluruh dampak lingkungan dari kegiatan pembangunan, termasuk pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor.
Penegasan itu disampaikan Kepala Bidang Tata Lingkungan DLH Muara Enim, Monalisa, dalam konsultasi publik, Selasa (17/11/2026). Ia menegaskan bahwa seluruh catatan dan rekomendasi DLH harus menjadi perhatian perusahaan. Tanggung jawab atas kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan tidak dapat dialihkan kepada kontraktor.
“Catatan dan rekomendasi yang disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) akan disampaikan kepada Dizamatra dan dianggap sebagai kelalaian PT Dizamatra, bukan kelalaian kontraktor,” kata Monalisa.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian DLH adalah rencana pelebaran dan peningkatan kapasitas jalan. Perubahan tersebut dinilai berpotensi memperluas dampak pembangunan terhadap masyarakat di sepanjang jalur yang dilintasi.
Monalisa menjelaskan, kajian dampak lingkungan sebelumnya diperkirakan hanya mencakup wilayah tertentu. Namun, dengan adanya rencana pelebaran jalan, analisis harus diperluas agar seluruh potensi dampak di sepanjang ruas pembangunan dapat teridentifikasi.
“Akibat pelebaran dan peningkatan kapasitas, ternyata kita harus tetap memperkirakan dampak sepanjang jalan. Karena jalan ini akan dilebarkan,” ujarnya.
DLH juga menyoroti aspek keselamatan lalu lintas, terutama pada titik persinggungan antara jalan proyek dengan akses jalan masyarakat maupun jalan perkebunan. Analisis dampak diminta mencakup seluruh ruas jalan, termasuk potensi konflik lalu lintas akibat aktivitas kendaraan proyek.
Perusahaan juga diminta mengatur batas kecepatan kendaraan, memasang rambu-rambu keselamatan, serta menyediakan nomor pengaduan bagi masyarakat yang terdampak aktivitas kendaraan proyek.
Persoalan pengendalian debu turut menjadi catatan penting. DLH meminta perusahaan mewajibkan kendaraan pengangkut material menggunakan terpal agar debu dan material tidak berhamburan selama perjalanan.
Seluruh rekomendasi tersebut diminta dimasukkan ke dalam dokumen lingkungan hidup sehingga menjadi kewajiban yang harus dipenuhi perusahaan. DLH mengingatkan agar pengendalian dampak lingkungan tidak sekadar menjadi pemenuhan administrasi, mengingat aktivitas pembangunan berpotensi bersinggungan langsung dengan kehidupan masyarakat di sekitar lokasi proyek.
Rekam Jejak PROPER Merah dan Keluhan Masyarakat
Sorotan DLH terhadap rencana pembangunan tersebut kembali mengingatkan publik pada rekam jejak pengelolaan lingkungan PT Dizamatra Powerindo di Sumatera Selatan.
Perusahaan di bawah Priamanaya Group itu tercatat memperoleh peringkat PROPER Merah dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk periode penilaian 2024–2025. Peringkat tersebut menjadi catatan atas kinerja pengelolaan lingkungan perusahaan.
Di luar penilaian tersebut, sejumlah aktivitas operasional perusahaan juga pernah memicu keluhan masyarakat dan sorotan aktivis lingkungan. Salah satunya adalah aktivitas pengangkutan batu bara menggunakan jalan umum yang dikeluhkan karena menimbulkan kemacetan lalu lintas.
Persoalan lain muncul dari aktivitas bongkar muat batu bara di pelabuhan perusahaan di Kecamatan Muara Belida. Warga di sekitar lokasi mengeluhkan gangguan debu batu bara yang diduga mengganggu lingkungan permukiman.
Kompensasi yang diberikan kepada warga disebut hanya sebesar Rp400 ribu per rumah. Nilai tersebut dinilai tidak sebanding dengan dampak yang dirasakan masyarakat.
Polemik juga pernah mencuat terkait pembangunan jalan hauling menuju pelabuhan. Sebagian lahan yang digunakan diduga mencakup aset milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di kawasan Sriwijaya Science Techno Park (SSTP).
Dalam penelusuran redaksi, persoalan tersebut mencuat pada 2023 dan berlanjut pada pembahasan skema sewa lahan. Namun, prosesnya menuai protes dari DPRD Sumsel karena dinilai tidak melalui mekanisme yang semestinya.
Di tengah berbagai persoalan tersebut, aktivitas perusahaan tetap berjalan. Bahkan, Priamanaya Group diketahui memperoleh dispensasi dari Gubernur Sumsel, Herman Deru, untuk melakukan crossing angkutan batu bara di wilayah Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim. Dispensasi tersebut diberikan hingga pembangunan flyover di kawasan itu rampung.
Kebijakan tersebut turut menuai kritik dari kalangan aktivis lingkungan. Ketua Pemuda Hijau Sumatera Selatan, Yusuf Wicaksono, mengaku menyesalkan pemberian dispensasi tersebut. Menurutnya, pihaknya sebelumnya telah menyampaikan keluhan dan melaporkan aktivitas perusahaan kepada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian ESDM.
“Kami cukup menyesalkan pemberian dispensasi tersebut. Padahal, sebelumnya kami sudah mengeluhkan aktivitas perusahaan ini hingga membuat laporan ke Dirjen Gakkum Kementerian ESDM,” kata Yusuf saat diwawancarai.
Ia juga menilai predikat PROPER Merah yang diberikan Kementerian Lingkungan Hidup menjadi catatan penting terhadap kinerja pengelolaan lingkungan perusahaan. “Artinya berbagai dugaan kami selama ini juga diamini oleh pemerintah yang memberikan predikat PROPER Merah kepada perusahaan,” tandasnya. [TIM]

