RELUNG.ID – Peran Presiden Joko Widodo dalam politik dinilai sangat besar dan berpengaruh kuat.
Hal ini justru membuat Prabowo justru kehilangan sikap ksatrianya
Demikian diakui oleh Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Dedi Kurnia Syah, Kamis (9/11).
Baca Juga: Soal Netralitas Pemilu 2024, Jokowi Harus Terbitkan Aturan Tegas Jangan Sekedar ‘Lip Service’
Menurut Dedi, Jokowi Pandai mengatur segala hal agar tercapai maksudnya dan lalu berkilah. Selain itu, Jokowi juga memiliki keahlian membangun opini pembelaan. Meskipun dia dalam posisi yang keliru.
Bahkan, menurut Dedi, Jokowi juga mahir dalam memutar situasi justru menjadi benar.
“Yang memprihatinkan, Prabowo seharusnya menjadi kesatria justru terlibat ini,” katanya.
Baca Juga: Bintang Korea Selatan Nahee Dilaporkan Meninggal Dunia
Dedi menduga pengabaian terhadap aturan hukum ini karena mereka disokong Presiden. Sehingga, kepercayaan diri mereka terus tumbuh meskipun secara kasat mata telah melakukan pelanggaran konstitusional dan juga etika.
Bukan cuma perkara intervensi putusan MK saja, namun Presiden juga membiarkan anak buahnya terlibat kampanye politik. Padahal dia menginstruksikan agar pejabat bersikap netral.
”Dengan adanya anggota kabinet, Raja Juli Antoni, Bahlil Lahadalia, Budi Arie, dan lainnya dalam aktivitas kampanye Gibran, itu sudah jelas bahwa Presiden menjadi sumber masalah,” terangnya.
Baca Juga: Live Action Ao Haru Ride Season 2 Mulai Debut 19 Januari Mendatang, Berikut Pemeran Barunya
Karena itu, sulit untuk berharap Presiden bersikap negawan dan memastikan kestabilan hukum dan politik di Indonesia. Mengingat, beratnya kepentingan di atas segalanya.
Salah satu contoh orang dekat Jokowi yaitu Anwawr Usman, yang justru melawan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang mencopotnya dari jabatan Ketua MK.
“Sikap mantan ketua MK Anwar Usman ini karena dia merasa percaya diri disokong Jokowi,” pungkasnya.
Baca Juga: Xiaomi Resmi Perkenalkan Redmi 13C: Ponsel Entry-Level dengan Performa Unggul
Seperti diketahui, dalam konfrensi persnya, Anwar Usman menuding ada skenario di balik putusan MKMK yang memberhentikannya sebagai ketua MK. Skenario tersebut dinilainya berupaya untuk membunuh karakternya.
“Pembelaan diri yang disampaikan Anwar Usman itu tidak perlu. Menurut hemat saya justru merendahkan citra dan martabat beliau,” kata Direktur RISE Institute Anang Zubaidy.
Pembelaan tersebut dinilai tidak pas karena pelanggaran etik berat yang dilakukan Anwar Usman sudah terbukti dalam sidang MKMK.
Baca Juga: Ini 5 Zodiak Tidak Memikirkan Cinta
“Itu kan pelanggaran berat. Kalau kemudian yang bersangkutan itu masih menganggap dirinya sebagai korban itu kan kurang pas, playing victim,” sambung Dosen Hukum Tata Negara FH UII Yogyakarta itu.
Menurutnya pernyataan Anwar Usman sebagai korban fitnah tidak sesuai fakta. Anwar Usman diketahui pernah mengenalkan diri sebagai Ketua MK dan bagian dari keluarga Jokowi.
Frasa fitnah yang digunakan Anwar Usman juga tidak pas. Karena pelanggaran etik berat Anwar Usman sudah dibuktikan MKMK.
Baca Juga: Ini 7 Produk Teknologi Israel yang Diboikot Dunia
“Kan kata fitnah itu harus dibuktikan kebenarannya. Mekanisme pembuktian itu ada di persidangan MKMK,” ujarnya.
Kedepan, dia berharap semua pihak harus mengawasi MK agar tetap dapat menjaga martabatnya.
