RELUNG.ID — Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi, hadir dalam kegiatan Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun Anggaran 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023.
Acara ini dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, bertempat di Cendrawasih Room Jakarta Convention Center, Jl. Gatot Subroto No. 1, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2024).
Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang telah melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan negara dengan profesionalisme yang terus meningkat.
“Selamat kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah atas predikat WTP dalam laporan keuangan pemerintah tahun ini. WTP bukan prestasi tetapi kewajiban kita semuanya, kewajiban menggunakan APBN secara baik. Ini uang rakyat, ini uang negara, kita harus merasa bahwa setiap tahun ini pasti di audit, pasti diperiksa. Jadi, sekali lagi kewajiban menggunakan APBN dan APBD secara baik serta mempertanggungjawabkannya secara baik pula,” katanya.
Jokowi juga menyoroti kondisi global yang penuh gejolak, geopolitik, perang dagang, dan perubahan iklim yang semakin nyata. Ia menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi global tahun ini diperkirakan hanya 3,2 persen dengan beberapa kawasan mengalami krisis ekonomi.
“Alhamdulillah ekonomi dan politik Indonesia sangat stabil. Ekonomi tetap tumbuh di atas 5 persen, kita tahu di kuartal pertama tahun ini tumbuh 5,11 persen. Inflasi tetap terjaga. Ini karena BI dan Kementerian Dalam Negeri selalu bertemu dengan para kepala daerah setiap hari Senin untuk menjaga inflasi di setiap daerah. Pelaksanaan Pemilu juga berjalan dengan baik, ini semua adalah modal dasar kita dalam membangun negara ini,” tambahnya.
Jokowi berharap pemerintah daerah mampu memanfaatkan peluang sekecil apapun dengan akuntabilitas dan fleksibilitas yang seimbang. Ia juga menegaskan pentingnya melanjutkan reformasi struktural.
“Lanjutkan sinkronisasi regulasi, lanjutkan penyederhanaan prosedur agar pemerintah berjalan lebih efektif, lebih efisien, dan berorientasi pada hasil bukan pada prosedur,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala BPK RI Isma Yatun menyatakan bahwa pertanggungjawaban APBN 2023 memperoleh opini WTP, berkat sinergi antar pemangku kepentingan yang membawa kondisi ekonomi Indonesia lebih baik dibandingkan negara lain.
“Kami haturkan terima kasih kepada Presiden beserta jajaran pemerintahan yang telah berkomitmen dan berupaya keras menguatkan fondasi akuntabilitas dalam mengelola tata kelola keuangan negara selama 10 tahun terakhir,” ujarnya.
Pj Gubernur Elen Setiadi, usai menghadiri acara tersebut, menegaskan tekad Pemprov Sumsel untuk terus meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat.
“Poin penting adalah pelayanan dengan birokrasi tidak boleh lagi dihambat, ini berkaitan dengan reformasi terhadap birokrasi. Jadi pelayanan jangan diganti dengan sesuatu yang menghambat lagi,” ungkap Elen singkat.[AYK]
