RELUNG.ID – Penampilan calon Bupati Musi Banyuasin (Muba), Toha Tohet, menarik perhatian dalam debat pertama yang diselenggarakan oleh KPU Muba.
Calon nomor urut dua ini tampak kesulitan menanggapi beberapa pertanyaan sejak awal debat, bahkan sempat meminta wakilnya, Rohman, untuk menjawab pertanyaan mengenai infrastruktur jalan.
Namun, saat pertanyaan dari panelis Rudi Kurniawan mengenai upaya peningkatan kualitas demokrasi lokal disampaikan, Toha tampak percaya diri menjawabnya.
Da mengungkapkan gagasan untuk melakukan “kontrol publik” dengan cara mengunjungi rumah warga secara rutin.
“Kami akan melakukan kontrol publik. Dengan cara melakukan kunjungan ke rumah-rumah warga, minimal satu bulan satu kali,” ucap Toha Tohet.
Bukannya mendapat simpati, jawaban ini justru menuai respons negatif, karena pendekatan tersebut dianggap tidak sesuai dengan prinsip demokrasi dan kebebasan berpendapat.
Alih-alih memperkuat demokrasi lokal dan mendekatkan hubungan dengan masyarakat, rencana tersebut dinilai berpotensi menimbulkan efek intimidasi.
Sebab, dalam demokrasi yang sehat, kebebasan berpendapat dan ruang publik yang terbuka merupakan fondasi penting bagi pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Jika benar akan melakukan kontrol publik, maka dia ini sesugguhnya tidak paham apa yang dimaksud dengan demokrasi. Lebih parahnya, atau dia memamg tidak memahami pertanyaan panelis. Justru jawaban dia itu bertentangan dengan demokrasi kalau ada intervensi pemerintah,” kata pengamat Bagindo Togar.
Jawaban dari Toha Tohet tersebut menurut Bagindo seolah menunjukan jika paslon tersebut memiliki keterbatasan intelektual karena dianggap tak mengerti dengan prinsip demokrasi.
“Inilah kalau calon intelektualnya terbatas. Sekelas calon bupati tapi gagal paham soal demokrasi karena akan melakukan kontrol publik dengan mendatangi rumah-rumah warga sebulan sekali. Aduhh, kasian sekali,” pungkasnya. (ril)
