RELUNG.ID — Dugaan praktik politik uang (money politics) terjadi menjelang pencoblosan pada 27 November 2024 besok. Money politics tersebut diketahui pada proses pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang. Hal itu berdasarkan laporan yang diterima Bawaslu Palembang.
Ketua Bawaslu Palembang, Khairil Anwar Simatupang, mengaku laporan money politics itu didapatkan setelah warga melaporkan.
Bahkan Khairil tidak menyebutkan pasangan calon (paslon) yang diduga terlibat, namun memastikan laporan berasal dari masyarakat, bukan dari tim kampanye atau partai politik.
“Kemarin sore ada laporan masuk ke Bawaslu Palembang terkait dugaan money politics, ” kata dia, Selasa 26 November 2024.
Saat ini, Bawaslu sedang dalam tahap kajian lebih lanjut terkait laporan dugaan money politics dari warga.
“Kita masih lakukan kajian dari laporan warga itu, ” kata dia.
Anggota Bawaslu Palembang, Muslim, yang juga menjabat Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas, menambahkan bahwa Bawaslu telah meningkatkan pengawasan selama masa tenang yang berlangsung pada 24–26 November 2024. Patroli dilakukan untuk mencegah praktik politik uang serta kampanye terselubung, termasuk melalui media sosial.
“Kita sudah menyampaikan imbauan kepada paslon, tim kampanye, dan partai politik agar mematuhi aturan selama masa tenang. Patroli dilakukan untuk mengantisipasi pelanggaran, termasuk politik uang,” kata Muslim.
Bawaslu juga mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan dugaan pelanggaran. Laporan yang dilengkapi dengan bukti akan ditindaklanjuti secara serius.
“Masyarakat dapat melaporkan ke Panitia Pengawas Kecamatan (PPK) atau langsung ke Bawaslu Palembang,” ujar Muslim.
Strategi pengawasan ini diharapkan dapat menjaga integritas dan kelancaran Pilkada serentak, dengan harapan semua pihak dapat berperan menjaga suasana kondusif. Muslim juga menegaskan pentingnya pelaksanaan Pilkada yang bersih dan berintegritas.
“Kami berharap Pilkada besok berlangsung dengan bersih, aman, dan damai,” tutupnya.[AYK]
