RELUNG.ID — Presiden Prabowo Subianto direncanakan mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 17 Agustus 2028. Keputusan ini sejalan dengan upaya pemerintah mempercepat pembangunan IKN sebagai pusat pemerintahan baru, menggantikan Jakarta yang menghadapi ancaman peningkatan permukaan air laut.
Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur dasar di IKN terus berlangsung demi mendukung target kepindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada 2025.
Diana menjelaskan beberapa langkah utama yakni menargetkan 2024 penyelesaian sejumlah infrastruktur penting seperti Istana Garuda, Kantor Sekretariat Negara, Gedung dan kawasan kantor kementerian koordinator.
“Prioritas fasilitas dasar yakni penyediaan air minum, listrik, dan sanitasi bagi ASN dan penduduk lainnya, ” kata dia.
Anggaran Infrastruktur dengan total 109 paket proyek dengan nilai Rp 89 triliun. Hingga kini, 61,7% proyek sudah dikerjakan dengan progres sebagai berikut
Batch 1 (2020–Maret 2023) : 40 paket senilai Rp 25,1 triliun, progres 95,8%.
Batch 2 (April–November 2023: 31 paket senilai Rp 27,6 triliun, progres 75,1%.
Batch 3 (Desember 2023–2024): 38 paket senilai Rp 36,2 triliun, progres 27,9%.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa penyelesaian IKN membutuhkan kolaborasi berbagai pihak.
“IKN bukan hanya sebuah proyek, melainkan program nasional yang harus diselesaikan bersama,” tegas Basuki.
Pemerintah juga berkomitmen untuk tidak hanya membangun, tetapi juga memelihara fasilitas infrastruktur demi menjamin kenyamanan bagi ASN dan masyarakat yang akan bermukim di IKN. [TRA]
