RELUNG.ID – Minimnya pegawai terkadang dimanfaatkan untuk mengisinya dengan pekerja honorer.
Perekrutan pekerja honorer ini menjadi sorotan Pj Bupati Muba, Apriyadi.
“Saya tegaskan tidak ada pengisian slot honorer di sekolah ataupun di puskesmas,” kata Apriyadi, Sabtu (17/6).
Baca Juga: ASUS Zenfone 10 Siap Diluncurkan, Berikut Bocoran Spesifikasi dan Harga
Dia mengaku, minimnya pegawai jangan dijadikan alasan untuk menggantinya dengan posisi honorer. Pasalnya, saat ini sudah ada perekrutan PPPK.
Dari informasi yang diterimanya, sejauh ini ada beberapa sekolah dan puskesmas yang kembali merekrut honorer sebagai pengganti PPPK.
“Ini jelas tidak diperbolehkan,” tegasnya.
Baca Juga: Banyak Tidak Tahu! Ini 9 Manfaat Daun Ginseng untuk Kesehatan
Jika memang masih ada pihak yang membandel dan tidak menaati kebijakan. Maka, pihaknya tidak akan menganggarkan gaji kepada honorer baru tersebut.
“Kalau ada yang bertindak demikian, biaya penggajian honorer tersebut tidak dianggarkan,” ucapnya.
Sementara itu, Pj Sekda Muba Musni Wijaya menambahkan, Pemkab Muba sengaja menutup keran penerimaan honorer pengganti posisi honorer yang lulus PPPK.
Baca Juga: Jangan Dimarahi! Ini 6 Penyebab Anak Susah Fokus Belajar
Hal ini agar belanja anggaran penggajian honorer berkurang dan bisa dialihkan untuk kebutuhan mendesak lainnya.
“Ini harus dipatuhi dan ditaati bersama,” pungkasnya.
