RELUNG.ID — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid resmi menyerahkan 42 sertifikat tanah kepada Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) Kodiklat TNI AD di Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Sumatera Selatan. Total luas lahan yang disertifikatkan atas nama Kementerian Pertahanan mencapai 32.782,5 hektare, menjadikannya area Puslatpur terbesar di Asia.
Penyerahan sertifikat ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menyelesaikan persoalan aset tanah TNI. Nusron Wahid mengungkapkan, sejak menjabat sebagai Menteri ATR/Kepala BPN, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan dan jajaran TNI untuk menyelesaikan masalah legalitas aset negara.
“Begitu kami dilantik, kami menerima setumpuk dokumen terkait aset TNI yang totalnya mencapai 649 titik. Dalam tiga bulan terakhir, kami berhasil menyelesaikan 92 kasus. Ini adalah langkah awal yang baik,” ujar Nusron dalam keterangan resminya, Rabu (12/3/2025).
Dari total 649 titik tersebut, 126 di antaranya berkaitan langsung dengan aset TNI AD. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan atas aset negara, Nusron mengusulkan skema Hak Pengelolaan Lahan (HPL) sebagai status tertinggi dalam sertifikat tanah di Indonesia.
“HPL memastikan aset negara tetap aman, tetapi juga memberi peluang masyarakat yang sudah lama menempati lahan untuk mendapatkan hak guna usaha (HGU) atau hak pakai dengan persetujuan pemegang HPL. Dengan skema ini, negara menjaga asetnya tanpa mengabaikan kepentingan rakyat,” tegas Nusron.
Kepala Staf TNI AD, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, menyambut baik langkah tersebut dan menegaskan komitmen TNI AD untuk mengelola aset negara dengan tetap mengedepankan kesejahteraan masyarakat sekitar.
“Kami akan memastikan lahan ini tidak hanya menjadi area latihan, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat. Kami ingin lahan ini produktif dan mendukung perekonomian warga sekitar,” kata Maruli.
Dengan penyerahan sertifikat ini, diharapkan pengelolaan aset tanah milik TNI menjadi lebih tertata dan berdampak positif, baik untuk kepentingan pertahanan negara maupun kesejahteraan rakyat.[THQ]
