RELUNG.ID – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumsel, Rahmadi Murwanto, memaparkan empat isu utama yang masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan fiskal tahun 2025. Meskipun pengelolaan fiskal Sumsel dinilai stabil, sejumlah hambatan signifikan tetap harus diatasi. Hal ini diungkapkan Rahmadi dalam kegiatan Diseminasi Kajian Fiskal Regional (KFR) Triwulan I/2025, Kamis (19/6/2025).
“Tantangan pertama adalah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Kebijakan ini berdampak langsung pada belanja barang dan belanja modal dalam APBN 2025,” ungkap Rahmadi.
Efisiensi ini, lanjutnya, juga memengaruhi kinerja pendapatan daerah yang mengalami penurunan tajam sebesar 20,72% secara year on year (YoY). Pendapatan asli daerah (PAD) terkoreksi 2,28%, pendapatan transfer turun 23,98%, dan pendapatan lainnya bahkan anjlok hingga 75,83%.
“Penurunan ini terjadi karena sebagian besar pendapatan daerah bergantung pada sektor-sektor yang mendapatkan belanja dari APBN, seperti perhotelan dan akomodasi,” jelasnya.
Tantangan ketiga adalah penurunan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Badan Layanan Umum (BLU). Rahmadi menjelaskan bahwa perubahan status Universitas Sriwijaya dari BLU menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) menjadi salah satu penyebab utamanya.
Sementara itu, tantangan keempat muncul dari ketimpangan pertumbuhan belanja daerah. Meskipun realisasi belanja daerah tumbuh 14,64% (YoY) pada triwulan I/2025, belanja transfer justru turun signifikan hingga 36,02% (YoY).
“Total belanja memang membaik, tetapi ketimpangan antarjenis belanja masih terlihat. Ke depan, kami berharap pertumbuhan terjadi secara merata,” ujar Rahmadi.
Empat tantangan ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan, pelaksanaan fiskal di Sumatra Selatan membutuhkan strategi dan koordinasi yang lebih optimal untuk mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi daerah.[THQ]
