RELUNG.ID- Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Cik Ujang, menegaskan pentingnya percepatan digitalisasi keuangan daerah sebagai bagian dari transformasi ekonomi daerah. Hal ini disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi, Capacity Building, dan High Level Meeting (HLM) TPID dan TP2DD se-Sumsel di Hotel Novotel Palembang, Selasa (8/7/2025).
Menurut Cik Ujang, penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) tidak hanya meningkatkan efisiensi tata kelola, tetapi juga memperluas basis Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Jika masyarakat merasa nyaman membayar secara digital, PAD bisa meningkat. Dan pemerintah bisa mengembalikan manfaat itu kepada rakyat,” ujarnya.
Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Sumsel berkomitmen menjadikan digitalisasi sebagai pilar utama pembangunan ekonomi, bersinergi dengan strategi pengendalian inflasi.
Terkait inflasi, Cik Ujang menyebut tingkat inflasi Sumsel masih terkendali pada angka 1,88% hingga pertengahan 2025. Namun, ia mengingatkan seluruh kepala daerah agar tetap waspada terhadap komoditas pangan strategis.
“Kita tak boleh lengah. Distribusi beras, cabai, bawang, dan daging ayam harus dijaga,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya kerja sama lintas wilayah dan optimalisasi Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) guna memperkuat ketahanan pangan daerah.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumsel, Bambang Pramono, mengidentifikasi sektor makanan, transportasi, pakaian dan alas kaki, serta pendidikan sebagai penyumbang utama tekanan inflasi. Ia juga menyoroti potensi tekanan dari inflasi inti, seperti lonjakan harga emas dan kopi, yang dapat memengaruhi daya beli masyarakat.
Sebagai solusi, Bank Indonesia mendorong penguatan digitalisasi sektor pertanian, pemanfaatan pendanaan sosial (social funding), dan korporatisasi petani untuk meningkatkan akses pembiayaan.[DSK]
