RELUNG.ID – Pemerintah Indonesia mulai menempatkan energi surya sebagai pilar penting transisi energi. Melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, PLN menargetkan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 17,1 gigawatt (GW). Presiden Prabowo Subianto bahkan telah meluncurkan program ambisius 100 GW PLTS yang dikembangkan secara tersebar di desa-desa.
Namun, Institute for Essential Services Reform (IESR) menegaskan jalan menuju ambisi tersebut tidak mulus. Regulasi yang kerap berubah, pembiayaan terbatas, dan rantai pasok domestik yang lemah masih menjadi hambatan utama.
“Energi surya adalah kunci transisi energi bersih. Dengan potensi lebih dari 7 TW, Indonesia punya peluang besar untuk melompat ke masa depan yang lebih hijau. Momentum ini jangan hanya dimanfaatkan industri besar; PLTS harus hadir juga di sekolah, pesantren, UMKM, hingga rumah tangga,” tegas Marlistya Citraningrum, Manajer Program Akses Energi Berkelanjutan IESR, Selasa (2/9).
Momentum pengembangan PLTS memang mulai terasa. Regulasi PLTS atap sejak 2018 memicu adopsi cepat, terutama di sektor industri. Hingga Mei 2025, kapasitas terpasang PLTS nasional akhirnya menembus 1 GW. Program PLTS atap di Jawa Tengah dan DKI Jakarta bahkan melibatkan ratusan rumah tangga, UMKM, sekolah, hingga pesantren.
Di sektor industri, PLTS captive tumbuh pesat. “PLTS captive meningkatkan daya saing industri Indonesia di pasar global. Wilayah usaha meningkat tiga kali lipat sejak 2017, jadi peluang besar bagi pemasangan PLTS,” kata Alvin Putra Sisdwinugraha, Analis Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan IESR.
Pemerintah tengah menyiapkan revisi aturan untuk memperkuat pengembangan energi terbarukan, termasuk revisi Perpres No.112/2022 dan Permen ESDM tentang PLTS operasi paralel. Direktur Aneka Energi Baru dan Terbarukan Kementerian ESDM, Andriah Feby Misna, mendorong pemerintah daerah ikut aktif. “Pemda bisa menyelaraskan tata ruang, mengalokasikan APBD untuk PLTS di bangunan publik, dan memberi insentif bagi energi terbarukan,” ujarnya.
Dari sisi rantai pasok, kapasitas produksi modul surya nasional mencapai 11,7 GWp per tahun. Namun harga modul lokal masih 30–40 persen lebih mahal dibanding impor. IESR menilai konsistensi permintaan dalam negeri menjadi kunci agar industri modul surya tetap hidup, sekaligus mendukung target TKDN.
Indonesia Solar Summit (ISS) 2025 yang digelar IESR bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian ESDM pada 11 September mendatang akan menjadi forum penting membahas strategi memperkuat ekosistem PLTS nasional.
ISS 2025 bertajuk “Solarizing Indonesia: Powering Equity, Economy, and Climate Action” ini menegaskan bahwa tanpa kolaborasi lintas sektor, konsistensi kebijakan, dan partisipasi masyarakat, ambisi 100 GW PLTS hanya akan menjadi jargon di atas kertas. (KPB)
