RELUNG.ID – Bank Indonesia (BI) mencatat posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Juli 2025 mencapai USD 432,5 miliar atau sekitar Rp7.097 triliun (kurs Rp16.410 per dolar AS). Angka ini menurun dibandingkan posisi Juni 2025 yang sebesar USD 434,1 miliar.
Secara tahunan, ULN tumbuh 4,1 persen (yoy), melambat dibandingkan pertumbuhan 6,3 persen (yoy) pada bulan sebelumnya. BI menyebut perlambatan tersebut terutama dipicu oleh menurunnya pertumbuhan ULN sektor publik serta penguatan dolar AS terhadap berbagai mata uang global, termasuk rupiah.
ULN pemerintah pada Juli 2025 tercatat USD 211,7 miliar, tumbuh 9,0 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan Juni yang mencapai 10,0 persen. Perlambatan ini dipengaruhi penurunan pertumbuhan pinjaman luar negeri dan surat utang negara. Meski demikian, hampir seluruh ULN pemerintah (99,9 persen) masih didominasi utang jangka panjang, sehingga risikonya relatif terkendali.
Sebagian besar ULN pemerintah dimanfaatkan untuk sektor produktif, seperti Jasa Kesehatan dan Sosial (23,1 persen), Pendidikan (17,0 persen), Administrasi Pemerintah dan Pertahanan (15,9 persen), Konstruksi (12,1 persen), serta Transportasi dan Pergudangan (8,9 persen).
Sementara itu, ULN swasta pada Juli 2025 relatif stabil di angka USD 195,6 miliar, dengan kontraksi pertumbuhan 0,3 persen (yoy). Kontraksi terutama terjadi pada ULN perusahaan non-keuangan, sementara ULN lembaga keuangan justru tumbuh 3,6 persen (yoy). Adapun sektor utama penyumbang ULN swasta adalah Industri Pengolahan, Jasa Keuangan dan Asuransi, Listrik dan Gas, serta Pertambangan dengan porsi 80,4 persen dari total ULN swasta.
Secara keseluruhan, struktur ULN Indonesia tetap sehat. Rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) turun menjadi 30,0 persen pada Juli 2025 dari 30,5 persen di bulan sebelumnya. Selain itu, 85,5 persen dari total ULN masih berupa utang jangka panjang.
“BI bersama pemerintah akan terus memperkuat koordinasi dalam memantau ULN agar tetap terkendali. Peran ULN akan terus dioptimalkan untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso.[THQ]
