RELUNG.ID – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong Bank Indonesia (BI) untuk meluncurkan sistem digital baru mirip QRIS yang khusus digunakan untuk memungut Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sistem ini diharapkan jadi senjata utama menutup celah kebocoran pajak dan retribusi daerah tanpa menambah beban pungutan baru bagi masyarakat.
Permintaan itu disampaikan Tito pada Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) dan Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) 2025 di Jakarta, Jumat (31/10).
“Mohon BI memikirkan sistem mirip QRIS untuk memungut PAD, menutup potensi kebocoran yang selama ini tidak terserap,” ujar Tito.
Tito menegaskan banyak daerah masih melakukan pencatatan manual dalam pengelolaan pajak, sebuah celah besar bagi praktik penyimpangan.
Menurutnya, digitalisasi penerimaan daerah merupakan langkah strategis untuk memastikan pajak yang dibayar masyarakat langsung masuk kas pemerintah, bukan bocor di jalan.
“Yang penting pajak yang sudah dibayar benar-benar masuk ke kas pemerintah daerah,” tegasnya.
Tito mengatakan BI bisa menjadi motor penggerak sistem digital terpadu untuk PAD, sementara Kemendagri siap menyiapkan integrasi dengan seluruh pemerintah daerah.
“BI mendapat manfaat, daerah untung, rakyat juga untung karena pemerintahnya kuat secara fiskal.”kata dia.
Ia mencontohkan keberhasilan Banyuwangi yang menghubungkan sistem pembayaran hotel dan restoran langsung ke Dinas Pendapatan Daerah, membuat penerimaan pajak lebih transparan.
“Alatnya memastikan pajak restoran dan hotel masuk langsung tanpa perantara,” kata Tito.
Tito menegaskan peningkatan pendapatan daerah tidak harus dilakukan dengan menambah beban baru bagi masyarakat. Ia menyinggung contoh kebijakan di Kabupaten Pati yang menaikkan pajak bangunan hingga 250% dan menimpa warga kecil.
“Yang harus diperbaiki sistemnya, bukan malah membebani masyarakat kecil.”
