RELUNG.ID- DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mendorong Pemerintah Kota Palembang untuk segera melakukan penataan pengelolaan parkir menyusul bentrokan antarorganisasi kemasyarakatan (ormas) yang diduga dipicu persoalan lahan parkir di kawasan Palembang Square (PS), Selasa (6/1/2026).
Bentrokan tersebut mengakibatkan sejumlah orang mengalami luka-luka.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Sumsel, M Nasir, menyayangkan insiden tersebut dan menilai kejadian itu seharusnya tidak terjadi apabila pengelolaan parkir ditata dengan jelas dan transparan.
“Kami berharap masyarakat Kota Palembang bisa hidup berdampingan secara damai. Kalaupun ada persoalan, seharusnya diselesaikan dengan kepala dingin dan musyawarah, bukan dengan kekerasan,” ujar M Nasir, Rabu (7/1/2026).
Politisi Partai Golkar itu menegaskan, perselisihan yang berujung bentrok dan korban luka sangat disayangkan, terlebih jika hanya dipicu oleh kesalahpahaman dalam pengelolaan parkir.
“Jangan sampai ada kejadian yang menyebabkan jatuhnya korban. Apalagi ini hanya persoalan pengelolaan parkir di Kota Palembang,” katanya.
M Nasir juga meminta Pemerintah Kota Palembang, sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan parkir, agar lebih bijaksana dan tegas dalam menetapkan pihak-pihak yang berwenang mengelola lahan parkir.
Menurutnya, kejelasan regulasi dan penetapan pengelola sangat penting guna menghindari kesalahpahaman maupun tumpang tindih kewenangan di lapangan.
“Agar tidak terjadi kesalahpahaman atau tumpang tindih dalam pengelolaan lahan parkir yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Palembang,” tegasnya.
Ia berharap, kejadian tersebut menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk bersama-sama menjaga ketertiban, keamanan, dan kondusivitas Kota Palembang ke depan.[DSK]
