RELUNG.ID — Harapan pulang bagi 15 warga Sumatera Selatan (Sumsel) yang terjebak di pusaran sindikat judi online Kamboja kini mulai menemui titik terang. Meski masih harus bersabar menghadapi antrean birokrasi yang mengular di KBRI, Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sumsel memastikan kondisi fisik dan psikis mereka dalam pantauan ketat.
Kepala BP3MI Sumsel, Waydinsyah, menegaskan bahwa komunikasi dengan para korban tetap terjaga secara intensif. Di tengah penantian dokumen administrasi, kebutuhan dasar belasan warga tersebut tetap terpenuhi.
“Saya pastikan 15 orang ini dalam keadaan aman. Kami rutin melakukan video call dan berkirim pesan untuk memantau kondisi mereka. Makan terpenuhi, hanya saja memang harus bersabar karena proses dokumen di KBRI saat ini sangat padat melayani ribuan kasus serupa dari seluruh Indonesia,” jelas Waydinsyah saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (20/2/2026).
Berdasarkan penelusuran BP3MI, ke-15 WNI ini merupakan korban penipuan lowongan kerja non-prosedural yang sangat terorganisir. Awalnya, mereka dijanjikan bekerja secara legal di sebuah restoran di Malaysia dengan iming-iming gaji menggiurkan, berkisar antara Rp8 juta hingga Rp12 juta per bulan.
Namun, alur keberangkatan mereka sengaja dibuat berliku untuk menghindari deteksi petugas. Dari Malaysia, mereka dibawa menyeberangi perbatasan Thailand hingga akhirnya berakhir sebagai operator judi online di Kamboja—sebuah jabatan yang jelas-jelas ilegal dan tidak masuk dalam daftar penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
“Begitu sampai di lokasi, paspor mereka biasanya langsung disita oleh sindikat. Nama mereka juga tidak terdaftar di sistem E-PMI, yang artinya keberangkatan mereka murni non-prosedural dan melanggar UU Nomor 18 Tahun 2017,” tambah Waydinsyah.
Mengingat para korban telah kehilangan harta benda dan dokumen perjalanan, Pemprov Sumsel melalui Gubernur dikabarkan telah berkomitmen penuh untuk menanggung biaya tiket perjalanan pulang ke tanah air.
“Dana darurat ini akan segera dicairkan begitu Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) dan izin keluar (exit permit) diterbitkan oleh otoritas Kamboja melalui Kementerian Luar Negeri, ” kata dia.
Tragedi ini menjadi pengingat keras bagi warga Bumi Sriwijaya agar tidak mudah terpesona oleh “iklan” lowongan kerja luar negeri di media sosial yang menawarkan gaji besar tanpa kualifikasi jelas.
“Jangan pernah berangkat tanpa bertanya dulu kepada pemerintah. Jangan sampai niat memperbaiki ekonomi keluarga justru berujung pada ancaman keselamatan di negeri orang,” pungkas Waydinsyah.[THQ]
