RELUNG.ID — Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menghadapi tantangan ganda dalam menjaga kesehatan fiskal daerah. Di satu sisi, ketergantungan tinggi pada sektor komoditas masih mendominasi struktur ekonomi, sementara di sisi lain kebutuhan pembangunan infrastruktur terus membengkak.
Kepala Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan Bappeda Sumatera Selatan, Hari Wibawa, mengungkapkan bahwa kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumsel masih berasal dari sektor pertambangan dan perkebunan.
“Porsi terbesar itu dari pertambangan dan penggalian. Sekitar 16 persen disumbang batu bara, sementara dari perkebunan didominasi sawit,” ujarnya.
Kondisi ini dinilai menjadi titik rawan bagi fiskal daerah. Pasalnya, mayoritas komoditas yang dihasilkan masih berupa bahan mentah, sehingga sangat bergantung pada fluktuasi harga global.
“Kalau harga komoditas turun, dampaknya langsung terasa ke pendapatan daerah,” katanya.
Tak hanya itu, tantangan juga datang dari tingginya kebutuhan pembangunan infrastruktur. Karakteristik geografis Sumsel yang beragam—mulai dari pegunungan hingga wilayah rawa dan sungai—membuat biaya pembangunan jauh lebih besar dibandingkan daerah lain.
Akibatnya, anggaran pemerintah daerah, khususnya di tingkat kabupaten dan kota, banyak tersedot untuk pembangunan dan perbaikan jalan. Namun, hasilnya belum sepenuhnya optimal.
“Saat ini kondisi jalan baik di kabupaten dan kota baru sekitar 50–60 persen, bahkan ada yang hanya 40 persen,” ungkap Hari.
Keterbatasan infrastruktur ini berdampak langsung pada aktivitas ekonomi, terutama distribusi hasil perkebunan dan akses menuju sentra produksi.
Untuk mengatasi tantangan tersebut, Pemprov Sumsel mulai menyiapkan sejumlah strategi. Salah satunya adalah menggenjot pendapatan daerah melalui digitalisasi sistem pembayaran pajak.
Langkah ini diharapkan mampu menutup kesenjangan potensi wajib pajak yang cukup besar, di mana dari sekitar 4 juta potensi, baru 1,2 juta yang aktif membayar.
Selain itu, pemerintah juga berupaya melakukan restrukturisasi belanja agar lebih efisien, sekaligus meningkatkan porsi belanja modal yang dinilai memiliki efek pengganda lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi.
Di sektor usaha daerah, kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga menjadi sorotan. Dari sejumlah BUMD yang dimiliki, hanya sebagian kecil yang rutin memberikan dividen.
“Ini juga menjadi pekerjaan rumah besar bagi kita ke depan,” katanya.
Sebagai langkah jangka panjang, Pemprov Sumsel mulai membuka opsi pembiayaan alternatif seperti obligasi daerah dan sukuk, meski masih dalam tahap kajian. Sementara itu, skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) mulai didorong untuk mendukung pembangunan infrastruktur tanpa sepenuhnya bergantung pada APBD.[THQ]
