RELUNG.ID– Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menanggung secara pribadi seluruh kelebihan biaya perjalanan luar negeri yang melampaui anggaran yang telah ditetapkan negara.
Pernyataan tersebut disampaikan Teddy saat menanggapi masukan yang diberikan diplomat senior sekaligus mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, terkait pelaksanaan kunjungan luar negeri Presiden.
Melalui unggahan di akun Instagram Sekretariat Kabinet, Senin (1/6/2026), Teddy menyampaikan apresiasinya atas pandangan yang disampaikan Dino. Menurutnya, masukan tersebut disampaikan secara cermat dan terstruktur oleh sosok yang memiliki pengalaman panjang di bidang diplomasi.
“Terima kasih atas masukan yang telah diberikan. Sangat cermat dan terstruktur. Saya pikir beliau adalah diplomat hebat. Pernah menjadi wakil menteri luar negeri,” ujar Teddy.
Dalam penjelasannya, Teddy menegaskan bahwa Presiden Prabowo berkomitmen menjaga efisiensi dalam setiap kunjungan luar negeri. Salah satu bentuk komitmen tersebut adalah dengan menanggung sendiri biaya tambahan yang berada di luar alokasi anggaran negara.
“Segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara, itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo,” kata Teddy.
Selain soal pembiayaan, Teddy juga menyoroti langkah efisiensi yang dilakukan pemerintah terkait jumlah rombongan yang menyertai Presiden dalam lawatan ke luar negeri. Ia menyebut jumlah delegasi yang ikut dalam kunjungan Presiden Prabowo telah dikurangi secara signifikan dibandingkan periode pemerintahan sebelumnya.
Menurut Teddy, pada masa lalu jumlah rombongan dalam satu kunjungan luar negeri bisa mencapai lebih dari 120 orang. Sementara saat ini, jumlah tersebut dibatasi sekitar 50 hingga 60 orang.
“Jumlah rombongan Presiden Prabowo itu sudah berkurang besar-besaran. Lebih dari separuh dari periode sebelumnya,” ujarnya.
Ia menambahkan, kebijakan pengurangan jumlah rombongan tersebut telah diketahui oleh berbagai pihak, termasuk kalangan media yang kerap mengikuti agenda kunjungan kenegaraan Presiden ke berbagai negara.
Dengan langkah tersebut, pemerintah berupaya memastikan pelaksanaan diplomasi dan kerja sama internasional tetap berjalan efektif, namun tetap mengedepankan prinsip efisiensi dan pengelolaan anggaran yang bertanggung jawab.[YKP]
