RELUNG.ID – Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI mengingatkan pemerintah untuk memberikan perhatian lebih terhadap jemaah haji gelombang II yang akan tiba di Madinah setelah menyelesaikan seluruh rangkaian puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).
Menurut Timwas, fase kepulangan menuju Madinah merupakan salah satu periode paling krusial dalam penyelenggaraan ibadah haji. Selain menghadapi kelelahan fisik akibat padatnya aktivitas ibadah, jemaah juga berada dalam kondisi psikologis yang berbeda dibandingkan jemaah gelombang pertama.
Anggota Timwas Haji DPR RI, Muhammad Abdul Aziz, mengatakan pelayanan kepada jemaah gelombang kedua harus dimaksimalkan agar mereka dapat menjalani ibadah lanjutan di Madinah dengan nyaman dan khusyuk.
“Jemaah gelombang kedua memiliki kondisi fisik dan psikologis yang lebih terkuras setelah menjalani rangkaian Armuzna. Karena itu pelayanan harus benar-benar optimal,” ujarnya usai rapat evaluasi bersama Daerah Kerja (Daker) Madinah.
Salah satu perhatian utama Timwas adalah pelaksanaan ibadah Arbain dan kesempatan masuk ke Raudah di Masjid Nabawi. Kedua agenda tersebut dinilai menjadi harapan besar para jemaah setelah menunggu bertahun-tahun untuk menunaikan ibadah haji.
Timwas meminta pemerintah memastikan seluruh proses administrasi dan pelayanan berjalan lancar agar jemaah tidak kehilangan kesempatan menjalankan ibadah yang mereka dambakan.
Selain aspek ibadah, DPR juga menyoroti tantangan besar dalam mobilisasi jemaah dari Makkah menuju Madinah. Sekitar 99 ribu jemaah Indonesia dijadwalkan bergerak secara bertahap dalam waktu yang relatif singkat.
Jumlah tersebut hampir mencapai separuh dari total jemaah haji Indonesia tahun ini, sehingga membutuhkan pengaturan jadwal yang sangat presisi.
Abdul Aziz menegaskan pentingnya sinkronisasi antara penyedia layanan transportasi, syarikah, hotel, dan petugas haji agar tidak terjadi penumpukan jemaah saat proses perpindahan berlangsung.
Ia mengingatkan agar kejadian jemaah harus menunggu berjam-jam di lobi hotel akibat kamar yang belum siap tidak kembali terulang.
“Jangan sampai jemaah yang baru tiba dari perjalanan panjang harus menunggu karena kamar hotel masih ditempati tamu lain. Hal seperti ini bisa berdampak pada layanan konsumsi, akomodasi, hingga pelaksanaan ibadah di Madinah,” katanya.
Timwas juga mengapresiasi peningkatan kualitas akomodasi yang diberikan kepada jemaah Indonesia tahun ini. Penempatan hotel yang lebih dekat dengan Masjid Nabawi dan Masjidil Haram dinilai memberikan kenyamanan lebih bagi para tamu Allah.
Namun di balik peningkatan fasilitas tersebut, muncul tantangan baru terkait penyesuaian budaya dan kebiasaan jemaah Indonesia dengan aturan hotel berbintang yang diterapkan di Arab Saudi.
Beberapa hotel diketahui memiliki aturan khusus terkait aktivitas makan di kamar maupun area tertentu yang berbeda dengan kebiasaan jemaah Indonesia.
Karena itu, Timwas meminta adanya komunikasi yang lebih intensif antara penyelenggara haji dan pihak hotel agar tidak menimbulkan kebingungan maupun kendala selama jemaah berada di Madinah.
Dalam evaluasi yang lebih luas, DPR juga mengingatkan pentingnya kesiapan pemerintah menghadapi perubahan kebijakan yang rutin dilakukan Pemerintah Arab Saudi setiap tahun.
Menurut Abdul Aziz, penyelenggara haji Indonesia harus lebih adaptif terhadap berbagai pembaruan sistem agar pelayanan kepada jemaah tidak terganggu.
Ia mencontohkan distribusi kartu pintar Nusuk yang pada musim haji sebelumnya sempat mengalami kendala, namun tahun ini berhasil diperbaiki dengan pembagian yang dilakukan sejak jemaah masih berada di Tanah Air.
“Komunikasi dengan Pemerintah Arab Saudi harus terus diperkuat agar Indonesia selalu siap menghadapi berbagai perubahan kebijakan yang diterapkan pada musim haji berikutnya,” tegasnya.
Timwas berharap seluruh proses pemulangan dan pelayanan jemaah haji Indonesia di Madinah dapat berjalan lancar hingga kepulangan ke Tanah Air, sehingga para jemaah dapat menutup perjalanan spiritual mereka dengan aman, nyaman, dan penuh kekhusyukan.[THQ]
