RELUNG.ID– Ketua DPP PDI Perjuangan, Deddy Yevri Sitorus, menanggapi sejumlah pernyataan partai politik yang mempertanyakan posisi PDIP sebagai partai penyeimbang di luar kabinet pemerintahan.
Deddy menilai perdebatan mengenai “politik dua kaki” maupun desakan agar PDIP bersikap tegas berada di dalam atau di luar pemerintahan merupakan pandangan yang tidak tepat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
“Ada yang menyebut politik dua kaki, ada yang meminta kami tegas berada di dalam atau di luar pemerintahan. Saya melihat sikap partai-partai ini sungguh mengherankan dan tidak pada tempatnya,” kata Deddy kepada wartawan, Minggu (21/6/2026).
Ia menjelaskan, Indonesia tidak mengenal sistem oposisi secara formal seperti di beberapa negara lain. Menurutnya, yang ada adalah partai yang berada di dalam pemerintahan dan di luar pemerintahan.
Deddy menegaskan PDIP telah mengambil sikap berada di luar kabinet, namun tetap menjalankan fungsi pengawasan secara konstitusional melalui DPR RI.
“Ini bukan sikap ambigu. Ini adalah mandat Rakernas partai yang kami jalankan secara konsisten,” ujarnya.
Ia juga mempertanyakan sikap sejumlah partai koalisi yang menurutnya terlalu fokus mengomentari posisi PDIP. Bahkan, ia menyinggung kemungkinan adanya dinamika internal di dalam koalisi pemerintahan.
“Apakah karena kurang percaya diri? Atau ada kegalauan di internal koalisi sehingga mencari kambing hitam?” kata Deddy.
Deddy turut mempersilakan pihak yang tidak nyaman dengan dinamika politik saat ini untuk keluar dari pemerintahan tanpa harus menyeret PDIP dalam perdebatan.
“Silakan keluar dari pemerintahan. Tidak perlu membuat isu aneh dan menyeret-nyeret PDI Perjuangan,” tegasnya.
Ia juga menyinggung partai-partai seperti Partai NasDem dan Partai Demokrat agar lebih fokus membenahi kinerja internal ketimbang mengomentari sikap partai lain.
Lebih lanjut, Deddy mengingatkan bahwa fungsi DPR RI tidak hanya mendukung pemerintah, tetapi juga melakukan pengawasan terhadap jalannya kebijakan publik.
“Jika seluruh fraksi di DPR hanya manut dan selalu setuju dengan eksekutif, apa bedanya dengan era Orde Baru?” ujarnya.
Ia menegaskan PDIP akan tetap menjalankan peran sebagai partai penyeimbang yang konstruktif, dengan tetap mengkritisi kebijakan pemerintah secara bertanggung jawab.
“Rakyat ingin melihat partai bekerja, bukan sibuk membuat gaduh,” pungkasnya.[YKP]
