RELUNG. ID-Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia tak hanya menjadi persoalan lingkungan, tetapi juga berpotensi mencoreng wajah bangsa di mata negara tetangga.
Kabut asap yang meluas hingga kawasan Asia Tenggara mengganggu aktivitas masyarakat, memicu penutupan sekolah di Malaysia, hingga berdampak pada operasional penerbangan di dalam negeri.
Dampak kabut asap yang melintasi batas negara kembali menyoroti persoalan penanganan karhutla di Indonesia. Di tengah upaya pemerintah mengerahkan personel dan armada pemadam, negara tetangga masih harus menghadapi ancaman penurunan kualitas udara yang dikaitkan dengan kebakaran hutan dan lahan di kawasan ini.
Di Malaysia, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim pada 8 September 2026 meminta sekolah-sekolah yang terdampak kabut asap ditutup demi keselamatan murid.
Sehari kemudian, Menteri Pendidikan Malaysia Fadhlina Sidek mengumumkan penutupan sekolah di sejumlah wilayah, yakni Johor, Melaka, Negeri Sembilan, dan Selangor, termasuk wilayah federal Kuala Lumpur dan Putrajaya.
Sebelumnya, pada 5 September, pemerintah Malaysia juga sempat menetapkan keadaan darurat di seluruh wilayah Serian, Sarawak, yang berbatasan dengan Indonesia. Status tersebut kemudian dicabut.
Sementara itu, di Singapura, balapan Formula 1 di Marina Bay Street Circuit tetap berlangsung meski langit dilaporkan berkabut asap. Penyelenggara memutuskan tidak menunda ajang balap tersebut.
Kabut asap juga dilaporkan mencapai Brunei Darussalam dan Filipina, termasuk Manila. Meski demikian, besarnya kontribusi karhutla Indonesia terhadap kondisi udara di masing-masing negara perlu dipastikan melalui data meteorologi dan pemantauan asap lintas batas.
Polusi Udara dan Penerbangan Terganggu
Dampak persoalan karhutla juga terlihat di dalam negeri. Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Palembang, Sumatera Selatan, mencatat 15 penerbangan terdampak kabut asap pada Sabtu, 10 Oktober 2026.
General Manager Bandara Internasional SMB II Palembang Ahmad Syaugi Shahab mengatakan, berdasarkan pembaruan informasi hingga pukul 12.30 WIB, jarak pandang di bandara hanya mencapai 500 meter.
Sebanyak 15 penerbangan yang terdampak terdiri atas tujuh keberangkatan dan delapan kedatangan. Penerbangan tersebut melayani sejumlah rute domestik maupun internasional, termasuk Singapura dan Kuala Lumpur.
Pihak bandara menyatakan terus memantau perkembangan cuaca dan jarak pandang serta berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menjaga keselamatan penerbangan.
“Kami terus memantau perkembangan kondisi cuaca dan jarak pandang di sekitar bandara serta berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan keselamatan dan kelancaran operasional penerbangan,” kata Ahmad Syaugi.
Di sisi lain, data pemantauan IQAir pada Sabtu, 10 Oktober 2026, menunjukkan kualitas udara di sejumlah kota Asia Tenggara berada pada tingkat yang perlu diwaspadai.
Singapura mencatat indeks kualitas udara atau Air Quality Index (AQI) 179, masuk kategori tidak sehat, dengan konsentrasi PM2.5 sebesar 96 mikrogram per meter kubik.
Kuala Lumpur mencatat AQI 164, juga dalam kategori tidak sehat, dengan konsentrasi PM2.5 mencapai 73,7 mikrogram per meter kubik.
Adapun pembacaan di kawasan Bang Na, Bangkok, Thailand, mencapai AQI 112 atau kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif.
Angka-angka tersebut menggambarkan kondisi polusi udara di lokasi pemantauan, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa karhutla Indonesia menjadi penyebab langsung. Untuk memastikan keterkaitan tersebut, diperlukan analisis arah angin, sebaran titik panas, dan pergerakan massa udara.
Ratusan Titik Panas Masih Terdeteksi
Di tengah meluasnya kekhawatiran terhadap kabut asap, penanganan karhutla di Indonesia masih menghadapi tantangan besar.
Berdasarkan pemantauan sistem SiPongi Kementerian Kehutanan hingga 9 Oktober 2026, sebanyak 437 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi terdeteksi di seluruh Indonesia. Sebanyak 270 titik di antaranya berada di enam provinsi prioritas penanganan karhutla.
Pemerintah terus mengintensifkan penanganan melalui pengerahan personel, armada pemadam, mobilisasi sumber daya lintas sektor, pelibatan masyarakat dan pelaku usaha, serta penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan.
Juru Bicara II Kementerian Luar Negeri RI Vahd Nabyl A. Mulachela mengatakan pemerintah juga terus berkomunikasi dengan negara-negara tetangga untuk menangani persoalan kabut asap.
“Kami terus melakukan koordinasi, dialog, dan komunikasi dengan negara-negara tetangga agar dapat mengatasi isu ini secara bersama-sama,” katanya.
Namun, ketika karhutla terus berulang dan dampaknya berpotensi melintasi perbatasan, upaya pemadaman saja tidak cukup. Pencegahan, pengawasan kawasan rawan kebakaran, serta penegakan hukum yang konsisten menjadi bagian penting untuk menghentikan persoalan yang terus membayangi Indonesia setiap musim kemarau. [DSK]
