Universitas IBA Palembang Serukan Penyelamatan Demokrasi di Indonesia

RELUNG.ID — Seruan untuk menyelamatkan demokrasi di Indonesia bergaung di Bumi Sriwijaya setelah Universitas IBA Palembang menyerukan petisi Bumi Sriwijaya sebagai respons terhadap keadaan bangsa saat ini.

Pimpinan kampus bersama mahasiswa Universitas IBA mengungkap keprihatinan terhadap situasi menjelang pemilu, di mana alat negara dan elit politik diduga melakukan manuver untuk melanggengkan kekuasaan kelompok.

Rektor Universitas IBA, Tarech Rasyid, menyampaikan keprihatinan tersebut, merujuk pada kondisi beberapa waktu lalu yang dianggap mengancam demokrasi hasil perjuangan reformasi.

Ia menyoroti sikap Presiden yang dinilai tidak netral berdasarkan pernyataannya di publik.

“Baru-baru ini kita melihat bagaimana upaya memberengus demokrasi. Kita prihatin melihat perilaku presiden,” ujar Tarech Rasyid pada Rabu (7/2/2024).

Tarech mempertanyakan sikap Jokowi dan elit politik yang diduga mempolitisasi bantuan sosial untuk kepentingan elektoral serta menggunakan alat negara untuk memainkan hukum dan konstitusi. Kondisi ini dianggapnya semakin menjauhkan cita-cita membangun negara hukum yang demokratis, berkeadilan, dan bermartabat.

“Perilaku presiden bisa dilihat saat kita melihat perselingkuhan Mahkamah Konstitusi (MK) dan kekuasaan hingga melahirkan anak Kampang (haram) konstitusi,” tandas Tarech.

Dalam pernyataan sikapnya, Tarech menyatakan bahwa akademisi Universitas IBA menuntut presiden untuk kembali ke agenda reformasi. Petisi tersebut memuat enam poin, termasuk mendesak Presiden Joko “Jokowi” Widodo untuk mengedepankan etika, nilai-nilai Pancasila, dan UUD 1945.

Selain itu, petisi juga menuntut KPU dan Bawaslu RI bersikap netral, profesional, dan transparan dalam pemilu serta mengimbau masyarakat untuk berpartisipasi aktif sesuai dengan azas Luber Jurdil.

Tarech menilai pelanggaran etika, norma, dan nilai-nilai Pancasila semakin terang-terangan dilakukan. Pernyataan Presiden yang dianggap tidak memahami UU secara utuh serta upaya mempolitisasi bantuan sosial dinilai sebagai contoh konkret dari pelanggaran tersebut.

“Prinsip bernegara mementingkan etika. Jika ini diabaikan, hancurlah tatanan bangsa,” tandasnya.