RELUNG.ID – Standar kebersihan kini menjadi sorotan utama dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumatera Selatan. Dari total 708 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi, sebanyak 308 dapur terancam disuspensi karena belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Data Badan Gizi Nasional (BGN) menunjukkan, baru sekitar 400 SPPG di Sumsel yang memiliki SLHS. Padahal, dapur-dapur tersebut melayani 1.909.425 penerima manfaat di 17 kabupaten/kota.
Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sonjaya, menegaskan setiap mitra SPPG wajib mendaftar proses penerbitan SLHS maksimal 30 hari setelah dinyatakan operasional.
“Jika dalam 30 hari belum mendaftar, kami akan memberikan suspensi atau penghentian sementara sampai SLHS diperoleh dari Dinas Kesehatan setempat,” ujarnya dalam konferensi pers konsolidasi MBG di Palembang, 28 Februari 2026.
MBG di Sumsel bukan program kecil. Dalam sehari, perputaran anggaran mencapai Rp28,568 miliar. Rinciannya meliputi pembelian bahan pokok Rp17,948 miliar, honor 33.276 relawan sebesar Rp3,327 miliar, insentif harian Rp4,428 miliar, serta biaya operasional lainnya Rp3,044 miliar.
Kota Palembang menjadi daerah dengan kebutuhan anggaran terbesar, mencapai Rp7,502 miliar per hari. Hal ini sebanding dengan jumlah penerima manfaat terbanyak, yakni 498.103 orang, yang dilayani 188 SPPG dengan 8.836 relawan.
Selain biaya operasional, pembangunan satu dapur SPPG memerlukan investasi rata-rata Rp800 juta hingga Rp2 miliar. Dengan nilai sebesar itu, BGN menegaskan komitmen untuk memastikan tidak ada penyimpangan.
“Jika ditemukan kelalaian atau dugaan pelanggaran SOP, operasional SPPG dapat disuspensi sementara hingga perbaikan dilakukan,” tegas Sony.[THQ]
