RELUNG.ID – Badan Gizi Nasional (BGN) mulai melakukan penataan ulang sasaran penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mengutamakan kelompok yang dinilai paling membutuhkan intervensi gizi dari pemerintah.
Dalam tahap awal evaluasi, BGN telah mengidentifikasi 76 sekolah di Pulau Jawa dengan total 39.352 siswa yang tidak lagi menjadi prioritas penerima manfaat karena dianggap mampu memenuhi kebutuhan gizi secara mandiri.
Wakil Kepala BGN sekaligus Juru Bicara BGN, Agustina Arumsari, mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran program unggulan pemerintah di bidang pemenuhan gizi.
“Sampai hari ini kami telah mengidentifikasi 76 sekolah di Pulau Jawa dengan total 39.352 siswa. Anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk mereka akan difokuskan kepada kelompok yang lebih membutuhkan intervensi gizi,” ujarnya, Kamis (18/6/2026).
Menurut Agustina, evaluasi dilakukan berdasarkan sejumlah indikator, mulai dari kondisi sosial ekonomi keluarga, tingkat kerentanan gizi, hingga kemampuan siswa dalam memperoleh asupan makanan bergizi tanpa bantuan pemerintah.
BGN menilai bantuan negara harus diprioritaskan kepada kelompok rentan yang memiliki keterbatasan akses terhadap pemenuhan gizi, terutama masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Selain anak sekolah di daerah rentan, pengalihan anggaran juga akan menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta balita yang dinilai membutuhkan perhatian khusus dalam pemenuhan kebutuhan gizi.
“Nantinya anggaran akan dialihkan ke sekolah lain yang lebih membutuhkan, termasuk daerah 3T, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita,” jelasnya.
BGN memastikan proses pendataan dan verifikasi masih terus berlangsung. Karena itu, jumlah sekolah maupun siswa yang akan dikeluarkan dari daftar penerima manfaat masih berpotensi bertambah seiring pembaruan data di lapangan.
Agustina menegaskan, refocusing dilakukan bukan untuk mengurangi manfaat program, melainkan memastikan bantuan negara benar-benar diterima oleh kelompok yang membutuhkan.
Menurutnya, siswa yang berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi lebih baik dan mampu memenuhi kebutuhan gizi secara mandiri tidak lagi menjadi prioritas dalam program tersebut.
“Kami ingin memastikan program ini tepat sasaran sehingga intervensi gizi dari pemerintah benar-benar dirasakan oleh anak-anak yang membutuhkan,” katanya.[THQ]
