RELUNG.ID – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) memastikan pembangunan jalan utama di Ibu Kota Nusantara (IKN) telah selesai seluruhnya. Rampungnya infrastruktur dasar tersebut menjadi pijakan bagi percepatan pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif yang ditargetkan menopang IKN sebagai ibu kota politik pada 2028.
Kepala OIKN Basuki Hadimuljono mengatakan penyelesaian jalan utama merupakan bagian dari pembangunan tahap pertama (batch 1) yang telah mencapai 100 persen.
“Batch 1 tahun 2025 telah selesai 100 persen. Batch 1 merupakan pembangunan jalan-jalan utama,” ujar Basuki dalam rapat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (16/7).
Setelah infrastruktur jalan tuntas, pemerintah kini mengalihkan fokus pembangunan ke tahap kedua (batch 2) dengan skema kontrak tahun jamak 2025-2027.
Pada tahap ini, pemerintah akan membangun kawasan perkantoran lembaga legislatif dan yudikatif, termasuk gedung DPR, MPR, DPD, Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial, ruang sidang paripurna, serta kawasan hunian bagi para penghuni kawasan pemerintahan tersebut.
Basuki menyebut progres pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif saat ini telah mencapai sekitar 15 persen. Selain pembangunan gedung utama, OIKN juga akan segera melelang proyek pembangunan kawasan hunian bagi pejabat dan pegawai yang nantinya bertugas di kawasan legislatif dan yudikatif.
“Akan kita tenderkan minggu ini untuk huniannya. Perkantoran dan kawasannya sudah dikerjakan, sekarang tinggal pembangunan huniannya,” jelas Basuki.
Ia menambahkan berbagai regulasi pendukung juga terus disiapkan sebagai bagian dari persiapan pemindahan fungsi pemerintahan ke IKN. Basuki menegaskan seluruh pembangunan tersebut merupakan bagian dari upaya mewujudkan IKN sebagai pusat pemerintahan dan ibu kota politik Indonesia pada 2028 sesuai Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025.
Saat ini, transportasi umum di kawasan IKN masih mengandalkan armada bus listrik. Sementara proyek kereta ringan atau LRT belum masuk tahap pembangunan.
“Kita baru masih pakai bus listrik. Kalau LRT sekarang belum,” katanya.
OIKN saat ini mengelola 40 paket pekerjaan fisik yang dibiayai APBN. Sebanyak sembilan paket telah selesai pada 2025, 15 paket masih dalam tahap konstruksi, dan 16 paket lainnya memasuki proses persiapan lelang.
Proyek yang tengah berjalan meliputi pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif, jaringan jalan, embung, kolam retensi, hingga jaringan perpipaan air minum.
Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum menangani 90 paket pekerjaan, dengan 78 paket telah rampung dan 12 paket masih dalam tahap pembangunan, termasuk Jalan Tol IKN serta duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek.
Di sisi lain, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mengerjakan 12 paket proyek, di mana 11 paket telah selesai dan satu paket pembangunan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) masih berlangsung.[THQ]
