Kementrian Keuangan sangat mendukung program Regitrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang akan dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS) mulai pertengahan Oktober ini.
Hal ini dikarenakan datat tersebut dapat menjadi kebutuhan dasar atau awal dari pengelolaan keuangan negara.
“Jadi kita membutuhkan data Regsosek karena dia adalah diharapkan akan menjadi bahan baku utama dan lengkap di dalam membuat, pertama memahami kondisi sosial ekonomi masyarakat kita, dan kemudian membuat berbagai respons kebijakan dan program untuk menuju masyarakat yang adil makmur,” kata Menkeu dikutip dari keterangan resminya, Jumat (30/9).
Menkeu melanjutkan, Indonesia akan mereformasi dan meredesain seluruh kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan sumber daya manusia. Mulai dari sektor pendidikan yang menggunakan 20 persen anggaran dari seluruh total belanja negara, sektor kesehatan yang menggunakan 5 persen anggaran belanja negara, hingga sisi perlindungan sosial bagi masyarakat dengan PKH, kartu sembako, dan subsidi energi yang saat ini belum sempurna akurat.
“Anggaran-anggaran yang dikeluarkan ini selama ini dikelola oleh setiap Kementerian Lembaga yang mereka mendesain programnya pastinya berbasiskan informasi dan data yang mereka miliki. Tujuannya barangkali baik, namun karena mungkin tidak terkoordinasi, akhirnya dampak dan output outcome-nya menjadi kurang optimal,” tandas Menkeu.
Untuk itulah, Menkeu mengharapkan tanggung jawab yang besar bagi BPS untuk membantu dalam penyiapan data ini. Karena menurutnya, keuangan negara yang berasal dari uang rakyat harus kembali kepada rakyat dalam bentuk akuntabilitas yang sebaik-baiknya dan dipertanggungjawabkan dengan baik.
Menkeu juga menjelaskan, nantinya data yang sudah dikumpulkan oleh BPS akan dipakai untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan juga meredesain banyak program pemerintah. Seperti halnya di Undang-Undang APBN di hampir setiap program selalu diminta untuk diperbaiki inclusion exclusion errornya harus diturunkan.
“Data itu menjadi sangat penting untuk membuat kualitas kebijakan yang baik, untuk akuntabilitas kebijakan, dan penggunaan uang negara yang baik. Kalau kita nggak peduli itu ya kita bukan policy maker yang baik,” pungkasnya.
