RELUNG.ID – Kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau belajar Dalam Jaringan (daring) yang mulai diterapkan bagi siswa TK, SD, dan SMP sederajat di Kota Palembang tidak menghentikan distribusi program Makanan Bergizi Gratis (MBG).
Pemerintah Kota Palembang memastikan penyaluran makanan bergizi kepada peserta didik tetap berjalan, meski mekanisme pembagiannya disesuaikan dengan kondisi masing-masing sekolah dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Sekretaris Dinas Pendidikan Palembang, Heru, mengatakan tidak ada penghentian program MBG selama siswa menjalani PJJ akibat memburuknya kualitas udara.
“Distribusi MBG memang tidak setop saat PJJ, tapi teknis pelaksanaannya dan bagaimana penyalurannya menyesuaikan kesepakatan masing-masing dari sekolah dan dapur SPPG-nya sendiri,” ujar Heru, Rabu (9/9/2026).
Menurutnya, fleksibilitas diperlukan agar program pemenuhan gizi siswa tetap berjalan tanpa mengabaikan kondisi pembelajaran yang kini dilakukan dari rumah.
Sebelumnya, Wali Kota Palembang Ratu Dewa menyampaikan PJJ mulai diberlakukan pada 9 September 2026 setelah Pemkot Palembang melakukan rapat koordinasi bersama Komisi IV DPRD Palembang pada Senin (7/9/2026).
Heru menjelaskan kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 33 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Jadwal Kegiatan Belajar Mengajar karena Kabut Asap bagi Satuan Pendidikan di Palembang.
“Keputusan tersebut diambil menyusul kondisi kualitas udara Palembang yang memburuk akibat kabut asap serta meningkatnya gejala Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), terutama di kalangan peserta didik,”kata dia.
Teknis pembelajaran dapat disesuaikan dengan materi, kurikulum, serta target capaian masing-masing sekolah. Guru dapat menggunakan berbagai metode, mulai dari pertemuan virtual hingga pemberian tugas melalui grup kelas.
“Jadi teknisnya menyesuaikan dengan materi juga kurikulum sekolah dan target pembelajaran bisa saja via Zoom, via tugas di grup kelas atau bentuk lainnya dan tidak full daring 8 jam penuh di depan layar smartphone,” jelasnya.
Pemkot Palembang juga tidak ingin penerapan PJJ justru menimbulkan persoalan baru bagi keluarga yang memiliki keterbatasan perangkat maupun akses pembelajaran digital.
Heru mengatakan, orangtua yang memiliki lebih dari satu anak sekolah atau tidak mempunyai smartphone dapat berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk menentukan pola belajar yang paling memungkinkan.
“Bagi orangtua yang kurang mampu agar berkoordinasi dengan guru apakah nanti akan diberi tugas manual dengan ambil dan kumpul ke sekolah langsung atau seperti apa nanti bisa dikoordinasikan langsung ke sekolah masing-masing,” katanya.
Dirinya menyebutkan pengalaman pembelajaran jarak jauh saat pandemi COVID-19 juga menjadi modal bagi guru maupun orangtua dalam menjalankan sistem serupa saat ini.
“Karena penerapan PJJ bukan merupakan hal baru bagi dunia pendidikan. Sistem PJJ sempat diterapkan saat pandemik COVID-19, sehingga sebagian besar guru dan orangtua sudah memahami teknisnya,” ungkapnya.
Di sisi lain, kepala satuan pendidikan diwajibkan memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung sesuai kurikulum, capaian pembelajaran, dan kalender pendidikan.
Dinas Pendidikan Palembang meminta sekolah tetap menjaga agar proses belajar tidak terhenti meski kegiatan tatap muka sementara dialihkan ke rumah.
“Kita usahakan dan pastikan proses belajar mengajar tetap berlangsung aktif dan terarah dengan memanfaatkan berbagai platform digital yang tersedia maupun sistem manual,” pungkas dia. (THQ)
