RELUNG.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang kini mulai bersiap menghadapi banjir di sejumlah titik di Palembang.
Hal ini menyusul prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Sumsel yang memprakirakan hujan mulai terjadi di Bulan Oktober mendatang.
Ratu Dewa mengatakan, persoalan banjir tidak bisa dipandang sebagai agenda rutin. Ancaman genangan menyangkut kepentingan dan keselamatan masyarakat sehingga pejabat terkait harus hadir langsung, memahami persoalan di lapangan, serta mampu mengambil keputusan.
“Sebenarnya yang memimpin rapat hari ini adalah Pak Asisten, tetapi saya mendadak ingin mengecek langsung karena ini persoalan yang cukup vital. Apalagi bulan Oktober kita akan memasuki musim penghujan,” ujar Ratu Dewa usai rapat, Rabu (16/9/2026).
Ia menegaskan, langkah antisipasi harus dilakukan sebelum hujan dengan intensitas tinggi memicu genangan. Pemkot Palembang kini kembali memetakan titik-titik rawan banjir sekaligus menyiapkan penanganan berdasarkan tingkat urgensinya.
“Kita fokus dulu pada 12 titik genangan air yang berada di jalan protokol, walaupun masih ada sekitar 28 titik lainnya. Saya ingin dipetakan secara jelas bagaimana penanganan jangka pendek, menengah, dan panjangnya,” tegasnya.
Sejumlah lokasi yang menjadi perhatian antara lain Jalan Angkatan 45, kawasan depan Damri, Jalan A. Rivai, depan Khadijah, depan DA, Asrama Haji, Kembang Iwak, SMK 2 Jalan Mayor Salim Batubara hingga kawasan Dharma Agung.
Ratu Dewa menyebut terdapat sejumlah persoalan infrastruktur yang berpotensi memperparah genangan. Di antaranya kondisi jalan nasional yang mengalami penurunan atau amblas, saluran cross drain yang terputus, hingga penyempitan drainase.
“Ini dapat menghambat aliran air ketika hujan turun dalam intensitas tinggi,” katanya.
Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Pemkot Palembang akan menyiagakan pompa portabel di sejumlah lokasi yang rawan tergenang. Koordinasi dengan Balai Sungai dan Balai Jalan Nasional juga akan diperkuat, terutama untuk penanganan infrastruktur yang berada di luar kewenangan pemerintah kota.
Namun, menurut Ratu Dewa, persoalan banjir tidak semata-mata berkaitan dengan infrastruktur. Kebersihan saluran air juga menjadi bagian penting dari upaya pencegahan genangan.
Karena itu, ia meminta camat dan lurah kembali menggerakkan masyarakat untuk bergotong royong membersihkan lingkungan dan saluran air.
“Masalah sampah tidak bisa hanya mengandalkan petugas PU. Saya minta camat dan lurah menggerakkan masyarakat. Gotong royong harus kembali digalakkan agar saluran di 114 anak sungai bisa kita atasi bersama,” katanya.
Ia menilai, rapat koordinasi mengenai persoalan strategis tidak cukup hanya dihadiri perwakilan yang tidak memiliki kewenangan untuk menentukan langkah. Setiap OPD terkait diminta membawa data, memahami kondisi lapangan dan mampu memberikan solusi.
Bahkan, Ratu Dewa meminta perwakilan yang dinilai tidak memahami persoalan teknis untuk meninggalkan rapat sebagai bentuk penegasan terhadap pentingnya keseriusan jajaran pemerintah kota.
Menurutnya, ancaman banjir membutuhkan koordinasi lintas sektor. Setiap perangkat daerah memiliki peran masing-masing sehingga tidak boleh menganggap persoalan tersebut sebagai tanggung jawab satu dinas saja.
“Ini bukan persoalan kecil. Keselamatan dan kenyamanan warga menjadi tanggung jawab bersama. Semua pihak harus menunjukkan komitmen dan hadir memberikan solusi,” pungkasnya. (DSK)
