RELUNG.ID – Aksi unjuk rasa terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan dilakukan massa dari Gerakan Cinta Rakyat (Gencar) Indonesi, Jumat (2/10/2026).
Massa aksi yang sempat ditahan di luar Sekretariat Daerah Pemprov Sumsel memaksa masuk dengan mendobrak pagar hingga membuat pagar roboh.
Koordinator aksi GENCAR Indonesia, Charma Afrianto, mengatakan pihaknya membawa sejumlah tuntutan. Salah satunya meminta pemerintah mengalokasikan sebagian anggaran bantuan untuk penanganan karhutla bagi masyarakat yang terdampak asap.
Menurut Charma, warga yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dan gangguan pernapasan harus mendapatkan perhatian dalam penanganan karhutla.
“Kami meminta pemerintah tidak hanya melihat karhutla sebagai persoalan lingkungan, tetapi juga sebagai persoalan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum,” kata Charma.
Ia mengatakan dampak karhutla tidak otomatis berakhir setelah titik api berhasil dipadamkan. Kualitas udara yang buruk akibat asap dapat terus memengaruhi kesehatan masyarakat.
Karena itu, GENCAR mendorong pemerintah memperkuat pelayanan kesehatan bagi warga terdampak, mulai dari pemeriksaan, pengobatan, ketersediaan obat hingga perlindungan terhadap kelompok rentan.
“Kesehatan masyarakat harus menjadi perhatian utama. Pemerintah harus memastikan masyarakat terdampak mendapatkan pemeriksaan, pengobatan, dan perlindungan,” ujarnya.
Koordinator Lapangan GENCAR, Sukma Hidayat, juga meminta Pemprov Sumsel mempertimbangkan penggunaan anggaran bantuan penanganan karhutla untuk kebutuhan masyarakat yang terdampak asap.
Sukma menyebut total bantuan Presiden untuk penanganan karhutla di sejumlah daerah mencapai sekitar Rp100 miliar. Dari jumlah tersebut, menurut dia, Sumsel mendapatkan alokasi sekitar Rp30 miliar.
Ia meminta pemerintah mempertimbangkan langkah yang memungkinkan anggaran tersebut digunakan untuk kebutuhan mendesak masyarakat terdampak.
“Kami meminta diskresi. Artinya, secara undang-undang, hal-hal yang sifatnya urgen bisa digunakan. Jangan sampai karena ketakutan pemerintah bahwa anggaran harus melalui tender, sementara kondisi masyarakat sudah sangat membutuhkan,” katanya.
Menurut Sukma, anggaran penanganan karhutla seharusnya tidak hanya diarahkan untuk kegiatan pemadaman. Dampak kesehatan akibat paparan asap juga dinilai perlu masuk dalam skema penanganan.
Dalam aksi tersebut, GENCAR turut menyampaikan data mengenai warga yang disebut terdampak ISPA. Sukma menyebut sekitar 29.950 anak balita mengalami ISPA dan sekitar 10 ribu warga mendapatkan penanganan terkait ISPA dalam kurun satu pekan.
Namun, data tersebut merupakan informasi yang disampaikan pihak GENCAR dalam aksi dan masih perlu dikonfirmasi kepada instansi kesehatan terkait, termasuk mengenai sumber data, periode pendataan dan cakupan wilayahnya.
Selain persoalan anggaran, massa juga menyoroti akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak asap, termasuk warga pengguna Kartu Indonesia Sehat (KIS).
Sukma menegaskan penanganan karhutla tidak seharusnya berhenti pada pemadaman api. Pemerintah juga dinilai perlu memberikan respons terhadap dampak lanjutan berupa penurunan kualitas udara dan gangguan kesehatan masyarakat.
“Jadi pemerintah bukan sekadar memadamkan api, tetapi kesehatan masyarakat juga lebih penting,” tegasnya.
GENCAR juga meminta pemerintah menyiapkan strategi jangka panjang untuk mencegah karhutla kembali terjadi. Langkah tersebut mencakup penguatan pencegahan, penanganan dampak kesehatan, hingga penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab atas kebakaran.
Menanggapi aksi tersebut, Asisten II Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Setda Sumsel, Basyaruddin Akhmad, mengatakan pihaknya akan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Sekda Sumsel terkait tuntutan yang disampaikan massa.
Ia memastikan aspirasi yang disampaikan dalam aksi tersebut akan menjadi bahan koordinasi pemerintah daerah untuk menentukan tindak lanjut penanganan karhutla dan dampaknya terhadap masyarakat. (DSK)
