RELUNG.ID – Persiapan Kota Lubuklinggau sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) 2027 masih dalam tahap pengkajian.
Hal tersebut disampaikan langsung Wali Kota Lubuklinggau Rachmat Hidayat yang akrab disapa Yopi Karim.
Yopi menegaskan pihaknya berupaya semaksimal mungkin untuk menjadi tuan rumah Porprov.
“Dan saya berupaya semaksimal mungkin apalagi kita akan menjadi tuan rumah untuk di Porprov,” kata Yopi pada Jumat, 6 November 2026.
Namun, setelah melihat postur APBD 2027, pihaknya masih mengkaji kemampuan daerah untuk melaksanakan event tersebut.
“Tapi setelah dapat postur 2027 itu juga masih dalam kajian juga. Apakah kita mampu untuk melaksanakan Porprov tersebut, atau mungkin kita serahkan ke Provinsi lagi untuk menentukan daerah lain,” ujarnya.
Menurut Yopi, selain venue, Pemkot juga harus menyiapkan anggaran operasional yang sharing dengan Provinsi.
“Jadi artinya ini juga masih dikaji karena sekarang lagi pembahasan LKPJ 2027 dan hari ini sudah dilakukan oleh tim TAPD dengan pemerintah daerah dan mungkin besok paparan setiap OPD, kita lihat kemampuan. Karena dari laporan kemarin masih banyak minusnya kita,” ungkapnya.
Terkait besaran anggaran, Yopi memprediksi kebutuhan Porprov cukup besar. Ia mencontohkan Kabupaten Muba yang menyiapkan sekitar Rp 41 miliar untuk 38 cabang olahraga.
“Kalau prediksi kita hanya ambil 29 cabor, kurang lebih yang harus kita siapkan sekitar 32 sampai 33 miliar. Itu sharing, maksudnya bagian kita, dari Provinsi belum tahu. Kalau tidak salah informasi dari Muba kemarin mereka 41 terus Provinsi sekitar 15 miliar,” bebernya.
Kondisi fiskal daerah saat ini, lanjutnya, berbeda dengan tahun 2025. Pemotongan anggaran mulai terjadi di tahun 2026, ditambah lagi belum termasuk kebutuhan venue.
“Ini juga masih akan kami kaji, untuk menetapkan lanjut atau tidak,” tegasnya.
Yopi menambahkan, Porprov 2027 merupakan ajang gengsi karena menjadi pra PON menuju PON 2028, yang artinya menjadi ajang seleksi atlet.
“Makanya butuh kajian yang mendasar, artinya dengan anggaran yang seperti itu ya saya sampaikan dari awal, kita tidak bisa membangun infrastruktur. Sementara dengan anggaran yang kita keluarkan seperti itu, berapa besar sih efek dominonya, berapa besar pertumbuhan ekonominya di waktu itu, berapa besar penggiat ekonomi di waktu itu. Kalaupun memang tidak sesuai, akan kita kaji lagi,” pungkasnya. (NSR)

