RELUNG.ID-Seluruh fraksi di Komisi III DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna DPR RI.
Persetujuan tersebut diambil dalam rapat pembicaraan tingkat I bersama pemerintah yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Rabu (18/11/2026).
“Apakah naskah RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat dilanjutkan dalam pembicaraan tingkat II, yaitu pengambilan keputusan yang akan dijadwalkan pada rapat paripurna DPR terdekat? Setuju,” tanya Dasco.
“Setuju,” jawab peserta rapat.
Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej mengatakan, mekanisme perampasan aset tanpa didasarkan pada putusan pidana diperlukan untuk merespons perkembangan praktik tindak pidana korupsi dan kejahatan lainnya.
Dalam RUU tersebut, ruang lingkup tindak pidana yang menjadi dasar perampasan aset tidak hanya mencakup korupsi. Sejumlah kejahatan lain juga masuk dalam pengaturannya.
Di antaranya tindak pidana narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, serta perdagangan orang.
RUU ini juga mencakup tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.
Selain mengatur jenis tindak pidana, RUU Perampasan Aset memuat ketentuan mengenai jenis aset yang dapat dirampas, hukum acara perampasan aset berdasarkan putusan maupun tanpa putusan pidana, serta pengelolaan dan pengawasan aset oleh badan khusus.
Pengaturan tersebut juga mencakup sistem pengelolaan aset berbasis teknologi informasi (TI).
Eddy berharap mekanisme baru dalam RUU tersebut dapat mengatasi berbagai hambatan yang selama ini muncul dalam proses perampasan aset melalui pendekatan konvensional.
“Masyarakat menaruh harapan besar agar seluruh tahapan perampasan aset, mulai dari penelusuran, pemblokiran, penyitaan, hingga pengelolaan aset, dapat dilaksanakan secara adil, memberikan kepastian hukum, serta mampu mengatasi berbagai hambatan prosedural yang timbul akibat penerapan pendekatan konvensional yang kaku,” ujarnya.
Dengan disepakatinya pembicaraan tingkat I, RUU Perampasan Aset selanjutnya akan dibawa ke rapat paripurna DPR RI untuk pengambilan keputusan tingkat II. [YSF]

