RELUNG.ID – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Tamsil Linrung mendesak agar polemik pemberhentian dan penggantian Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden segera diselesaikan. Ia bahkan meminta parlemen mempercepat proses tersebut tanpa harus melalui mekanisme politik yang berlarut-larut.
Pernyataan itu disampaikan Tamsil saat menghadiri Aksi Rakyat Bela Indonesia di Lapangan Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta Selatan, Minggu (8/11/2026).
Dalam potongan video yang beredar di media sosial, Tamsil secara terbuka menyatakan akan membawa aspirasi massa tersebut ke lingkungan DPD RI. Ia berharap lembaga perwakilan daerah itu ikut mendorong percepatan pengambilan keputusan terkait tuntutan pemakzulan Gibran.
“Ini saya akan teruskan ke teman-teman di DPD. Saya kira salah satu yang mendorong untuk lebih mengakselerasi pengambilan keputusan supaya tidak berlarut-larut,” kata Tamsil di hadapan peserta aksi.
Di atas panggung, Tamsil tampak hadir bersama sejumlah tokoh, di antaranya pakar hukum tata negara Prof Jimly Asshiddiqie dan sejumlah tokoh lainnya.
Tamsil menilai keberadaan Gibran sebagai Wakil Presiden masih menyisakan persoalan dari aspek etika dan hukum ketatanegaraan. Bahkan, ia secara tegas mempersoalkan pemenuhan persyaratan Gibran untuk menduduki jabatan tersebut sejak awal.
“Ini akan memberatkan posisi presiden kalau dia terus-menerus didampingi oleh wakil yang sudah tidak memenuhi syarat. Bahkan, tidak pernah memenuhi syarat sejak awal,” ujarnya.
Menurut Tamsil, polemik tersebut tidak seharusnya dibiarkan berlarut-larut karena berpotensi menjadi beban bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Ia juga menyinggung munculnya aksi penurunan foto resmi Gibran di sejumlah tempat. Tamsil menilai fenomena itu merupakan bagian dari keresahan masyarakat atas persoalan yang dipersoalkan dalam aksi tersebut.
“Karena itu tidak bisa kita salahkan kalau ada yang mengambil langkah sekarang menurunkan gambar wakil presiden,” tuturnya.
Tamsil mengaku telah berdiskusi dengan pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie mengenai persoalan tersebut. Ia mengutip pandangan Jimly yang menilai ketidakjelasan persoalan status wakil presiden dapat menjadi beban pemerintahan apabila tidak segera dituntaskan.
Bahkan, Tamsil meminta persoalan itu diselesaikan secepatnya. Ia menargetkan pembahasan dapat dilakukan pekan depan setelah masa reses DPR RI berakhir.
Menurutnya, penyelesaian polemik tersebut tidak harus melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket. Tamsil justru meminta parlemen menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) sebagai dasar untuk mengambil langkah politik dan konstitusional.
“Harus selesai! Dan kalau bisa minggu depan sudah selesai ketika reses DPR sudah selesai. Karena tidak perlu proses yang berbelit-belit. Tidak perlu ada hak angket karena sudah jelas putusan MK. Cukup menjadikan keputusan MK dan MA itu sebagai basis untuk memilih penggantinya,” tegasnya. (KPB)

