RELUNG.ID-Temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait pengadaan jasa influencer senilai Rp14,7 miliar yang melibatkan perusahaan milik Raffi Ahmad menuai kritik dari konten kreator sekaligus aktivis Salsa Erwina Hutagalung.
Salsa menyoroti kontrak pengadaan jasa influencer oleh dua kementerian kepada PT Rans Animasi Indonesia sepanjang 2024–2026. Terlebih, anggaran tersebut menjadi sorotan di tengah kebijakan efisiensi pemerintah yang berdampak pada ribuan pegawai.
Melalui akun instagram @salsaer mempertanyakan penggunaan uang negara untuk membayar jasa influencer dengan nilai fantastis.
“Rp14,7 MILIAR. Uang pajak kita. Masuk ke perusahaan Raffi Ahmad, buat jasa influencer. Sementara di NTT, 9.000 PPPK mau dilepas. Alasannya? Efisiensi. 9.000 orang terancam kehilangan kerja. Sementara tayangan Instagram Story Raffi dibayar Rp575 juta, lebih mahal dari sisa dana desa untuk DUA desa. Datang ke acara? Rp2,5 miliar,” tulis Salsa, dikutip Selasa (10/11/2026).
Menurutnya, persoalan tersebut bukan hanya menyangkut besarnya nilai kontrak, tetapi juga posisi Raffi Ahmad sebagai pejabat negara.
Salsa menilai, status Raffi sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni perlu menjadi perhatian. Terlebih, perusahaan yang terafiliasi dengannya menerima kontrak dari kementerian.
“Rakyat disuruh puasa. Raffi Ahmad pesta. Yang paling busuk: Raffi bukan sekadar artis. Dia PEJABAT NEGARA. Utusan Khusus Presiden. Komisaris di perusahaan yang dikontrak. Sejak dilantik, KKP 3x ngontrak perusahaannya: Rp10,8 miliar,” ujarnya.
Ia juga mempertanyakan potensi konflik kepentingan ketika perusahaan yang terafiliasi dengan pejabat negara menjadi penyedia jasa bagi kementerian.
Salsa membandingkan kondisi tersebut dengan larangan bagi menteri untuk merangkap jabatan sebagai komisaris perusahaan swasta.
“Menteri aja dilarang jadi komisaris swasta. Ini pejabat, perusahaannya malah jadi vendor negara. Duduk di kursi kekuasaan, kebagian kontrak. ‘Jangan pakai uang negara’ katanya. Ternyata maksudnya: jangan pakai uang negara, kecuali buat RANS,” ungkapnya.
“Siapa yang didzalimi di sini? Rakyat? Pegawai dipecat karena efisiensi? RA?” imbuhnya.
Meski demikian, Salsa mengaku tidak mempermasalahkan penggunaan influencer sebagai sarana pemerintah menyampaikan pesan kepada masyarakat.
Namun, ia mempertanyakan besarnya anggaran yang dikeluarkan negara, efektivitas kampanye, serta kelayakan perusahaan yang terafiliasi dengan pejabat negara menerima kontrak pemerintah.
“Mau pakai influencer buat menyebar pesan? Gak masalah! Tapi masa iya sebesar itu uang rakyat dipakai? Dan masa iya udah digaji jadi utusan presiden terus mau juga nerima uang ke perusahaan miliknya? Apa dampaknya? Seberapa efektif pesannya tersebar?” tutupnya. [R]

