RELUNG.ID – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) tidak mengusulkan perpanjangan kontrak terhadap 98 pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Sementara itu, sebanyak 5.892 pegawai lainnya diusulkan untuk diperpanjang.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumsel, Ismail Fahmi, mengatakan jumlah PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemprov Sumsel mencapai 5.990 orang.
Data tersebut diperoleh melalui pendataan BKD terhadap seluruh pegawai di lingkungan pemerintah provinsi.
“Untuk PPPK Paruh Waktu sebanyak 5.990 orang. Sedangkan yang diusulkan diperpanjang 5.892 orang, sementara yang tidak diperpanjang 98 orang,” ujar Ismail, Senin (9/11/2026).
Menurut Ismail, terdapat sejumlah alasan yang menyebabkan kontrak 98 pegawai tersebut tidak diusulkan untuk diperpanjang.
Keputusan itu berasal dari masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD), dengan alasan pegawai mengundurkan diri, telah memasuki batas usia pensiun (BUP), maupun meninggal dunia.
Di sisi lain, Pemprov Sumsel memastikan tidak membuka penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada 2026.
Kepastian tersebut disampaikan Ismail meski sebelumnya pemerintah pusat menyampaikan rencana penerimaan aparatur sipil negara pada November tahun ini.
“Pemprov Sumsel tahun ini tidak menerima (rekrutmen CPNS 2026),” katanya.
Ismail menambahkan, Pemprov Sumsel memang tidak mengajukan usulan formasi CPNS untuk tahun ini. (YSF)

