RELUNG.ID-Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengalihkan status penggunaan 102 bidang tanah bekas tambang batu bara seluas 137,1 hektare di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, kepada Kementerian Pertahanan (Kemhan).
Lahan tersebut akan dimanfaatkan untuk mendukung operasional Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Pengalihan Barang Milik Negara (BMN) itu ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST), Jumat (6/11/2026).
Lahan seluas 1.371.227 meter persegi yang berada di Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, tersebut merupakan aset eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) PT Multi Harapan Utama (MHU). Nilai perolehan aset itu mencapai Rp70,68 miliar.
Kepala Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara (PPBMN) Kementerian ESDM Rakhmawati mengatakan, pengalihan aset tersebut merupakan bentuk sinergi antarkementerian dalam mendukung kedaulatan dan keamanan negara.
Menurutnya, pengelolaan aset negara lintas sektor diperlukan untuk mendukung kepentingan strategis nasional, termasuk memperkuat sistem pertahanan.
“Sebagai negara yang berada di garis depan kawasan strategis, keberlanjutan dan ketahanan energi menjadi salah satu faktor utama dalam menunjang keamanan nasional, khususnya di wilayah perbatasan. TNI sebagai alat pertahanan dan komponen utama sistem pertahanan negara dalam hal ini membutuhkan sinergi dan dukungan dari semua pihak, termasuk Kementerian ESDM,” ujar Rakhmawati, dikutip dari laman Kementerian ESDM, Senin (9/11/2026).
Ia menjelaskan, luas wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau membutuhkan dukungan berbagai pihak untuk menjaga kedaulatan. Salah satunya melalui optimalisasi pemanfaatan aset negara untuk kepentingan pertahanan.
Dengan ditandatanganinya BAST, status penggunaan lahan tersebut resmi beralih kepada Kemhan c.q. Kopassus. Selanjutnya, tanggung jawab pemanfaatan dan pengelolaan aset berada pada pihak penerima sesuai tugas dan fungsi pertahanan.
“Kami berharap alih status penggunaan BMN ini dapat memperkuat operasional TNI dan memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan pertahanan dan keamanan Indonesia,” kata Rakhmawati.
Kementerian ESDM berharap pengalihan aset tersebut tidak hanya memperkuat kerja sama dengan Kemhan, tetapi juga memastikan aset negara bekas kegiatan pertambangan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan strategis nasional. [YSF]

