RELUNG.ID – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto melontarkan peringatan keras kepada siapa pun yang terlibat dalam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Dia memastikan tidak ada kompromi, termasuk jika pelakunya berasal dari internal Polri sendiri.
Suyudi menyebut tindakan penyadapan terhadap kepala negara sebagai bentuk pengkhianatan terhadap bangsa dan institusi kepolisian. Menurutnya, aksi tersebut diduga dilakukan segelintir oknum yang ingin mengganggu jalannya pemerintahan.
“Ini adalah perbuatan yang sangat-sangat mengkhianati kita semua. Saya dan rekan-rekan merasakan terkhianati,” kata Suyudi saat menghadiri Konferensi Gerakan Pemuda oleh Cipayung Plus Pusat di Jakarta, Selasa (10/11/2026) seperti dikutip dari JPNN.com.
Dia menegaskan, kepolisian tidak akan tinggal diam terhadap tindakan yang mencederai kewibawaan Presiden sebagai simbol negara. Siapa pun yang terbukti terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
“Siapa pun pelakunya, termasuk dari institusi Polri sendiri atau oknumnya, pasti saya tindak tegas,” tegasnya.
Suyudi bahkan menyatakan tidak takut menghadapi pihak-pihak yang mencoba mencederai negara. Dia mengajak elemen pemuda untuk turut mengawal penegakan hukum dalam kasus tersebut.
“Insyaallah kami tidak pernah takut, ketakutan saya hanya pada Tuhan. Sesama manusia, kalau mereka memang melakukan sebuah tindakan hukum, apalagi mencederai negara ini, saya di depan, dan rekan-rekan (pemuda) harus di belakang saya,” ujarnya.
Di sisi lain, Suyudi menilai kasus penyadapan tersebut justru menjadi momentum memperkuat persatuan masyarakat. Dia melihat dukungan publik terhadap Presiden semakin menguat setelah muncul dugaan pengkhianatan terhadap pemimpin negara.
Mantan Kapolda Banten itu juga mengajak pemuda dan masyarakat memperkuat silaturahmi serta konsolidasi nasional. Menurutnya, wadah pemuda harus tetap menjadi rumah rakyat sekaligus benteng demokrasi untuk mengawal cita-cita Indonesia Emas 2045.
“Tidak ada kata terlambat, mari kita maju, mari kita bersatu untuk negara, untuk kesatuan Indonesia. Masih banyak PR kita yang perlu dibenahi. Tapi yakinlah, Indonesia akan menjadi Indonesia Emas 2045, karena kita kuat, karena kita solid,” katanya.
Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi Polri berinisial LSP, AS, EH, dan SU sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal (illegal tapping), penghapusan data elektronik, dan akses ilegal.
Keempatnya diduga menyadap Presiden Prabowo, sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pengusaha selama periode 2025-2026.
Penyadapan tersebut diduga dilakukan tanpa surat permohonan penyidik, lampiran laporan polisi (LP), maupun kaitan dengan proses penegakan hukum.
Penyidik juga menduga para tersangka menghapus hasil penyadapan pada Oktober 2026 untuk menghilangkan jejak.
Dari empat tersangka, LSP, AS, dan EH telah ditahan di Rutan Mako Brimob Polri, Depok, Jawa Barat. Sementara SU belum ditahan karena masih dalam kondisi sakit. (KPB)

