RELUNG.ID-Dukungan terhadap pengajuan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disebut menguat di DPR RI. Dua fraksi, PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai NasDem, dikabarkan telah menyatakan dukungan penuh terhadap langkah politik tersebut.
Khusus Fraksi PDIP, sikap politik itu telah diputuskan secara bulat melalui rapat pleno fraksi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Ketua Fraksi PDIP DPR RI, Utut Adianto, menegaskan seluruh 110 anggota fraksinya sepakat menempuh jalur konstitusional melalui pengajuan HMP.
Rapat pleno tersebut dihadiri 102 dari total 110 anggota Fraksi PDIP. Namun, Utut memastikan keputusan fraksi mendapat dukungan seluruh anggotanya.
“Kita tidak menghitung berapa, tetapi Fraksi PDI Perjuangan menyatakan akan mengambil jalan konstitusi dengan Hak Menyatakan Pendapat,” kata Utut.
Ia menegaskan, seluruh anggota fraksi akan mengikuti keputusan organisasi apabila proses pengajuan HMP membutuhkan dukungan mereka.
“Anggota kita 110, nanti kalau diperlukan 110. Yang jelas, sepakat (HMP) karena kita ini kan memang geleide democratie, demokrasi kita terpimpin. Jadi satu iya, semua iya,” ujarnya.
Utut menjelaskan, keputusan tersebut diambil untuk menindaklanjuti polemik keabsahan ijazah Gibran. Fraksi PDIP juga telah merumuskan sejumlah poin pertimbangan yang merujuk pada Pasal 77B.
Sementara itu, terkait waktu penyerahan berkas usulan kepada pimpinan DPR RI maupun pembahasannya dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus), Utut menyebut hal tersebut masih menjadi urusan teknis administratif.
“Yang paling sulit di politik itu kan keputusan politiknya, kami telah sepakat mengambil langkah konstitusi,” tegasnya.
Di sisi lain, dukungan penuh juga dikabarkan datang dari Fraksi Partai NasDem. Host Obor Rakyat Reborn, Setiyardi Budiono, sebelumnya mengungkapkan bahwa seluruh anggota Fraksi PDIP dan NasDem telah menandatangani formulir pengajuan HMP.
Informasi tersebut disampaikan melalui video yang diunggah di akun Instagram @oborrakyatreborn, Rabu (11/11/2026).
“Yang menarik, ada dua fraksi dari PDIP dan NasDem, semua anggota fraksi sudah menandatangani formulir Hak Menyatakan Pendapat. Ini luar biasa,” ujar Setiyardi.
Dengan demikian, kedua fraksi tersebut diklaim telah memberikan dukungan 100 persen terhadap pengajuan HMP.
Sebagai informasi, jumlah 120 anggota yang mengajukan ini, telah melampaui syarat minimal pengajuan HMP, yaitu 25 anggota sebagaimana diatur dalam UU MD3.
HMP diajukan merespons putusan MA yang membatalkan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah Gibran serta temuan MK terkait pemenuhan syarat pendidikan cawapres 2024. [vid]

