RELUING.ID-Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menetapkan Rabu, 25 November 2026, sebagai batas akhir bagi Presiden Prabowo Subianto untuk menyerahkan dua nama calon wakil presiden (Cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Penetapan tenggat waktu tersebut menyusul kesepakatan pengunduran jadwal sidang paripurna pemilihan dan pelantikan Wakil Presiden dari semula 2 Desember menjadi 9 Desember 2026.
Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, batas waktu penyerahan dua nama calon Wapres telah disepakati dalam rapat gabungan pimpinan MPR.
“Tadi sudah kita sepakati tenggat waktu terakhir tanggal 25 hari Rabu bulan November 2026,” ujar Muzani.
Dalam rapat tersebut, MPR juga menetapkan Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul sebagai Ketua Tim Ad Hoc untuk proses pemilihan dan pelantikan Wapres pengganti.
Tim tersebut akan diisi dua wakil ketua dan 36 anggota yang berasal dari perwakilan fraksi serta kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Sementara itu, Lestari Moerdijat ditunjuk sebagai koordinator tim verifikasi calon Wapres. Tim verifikasi akan dipimpin Habiburokhman, dengan sekretaris dari Fraksi PDI Perjuangan.
Presiden Prabowo diwajibkan mengajukan dua nama calon Wapres sesuai ketentuan konstitusi. Kedua nama tersebut nantinya akan diproses melalui mekanisme pemilihan di MPR.
Sebelumnya, rapat gabungan pimpinan MPR menyetujui pengunduran jadwal sidang paripurna dari 2 Desember menjadi Rabu, 9 Desember 2026.
Keputusan itu diambil setelah pimpinan MPR menerima surat permohonan penjadwalan ulang dari Presiden Prabowo pada Senin (16/11/2026).
Padatnya agenda kenegaraan disebut menjadi alasan Presiden membutuhkan waktu tambahan untuk mematangkan persiapan. Prabowo juga perlu berdiskusi dengan partai pengusung, partai koalisi, serta sejumlah tokoh sebelum menentukan dua nama calon Wapres.
Jika tetap menggunakan jadwal awal 2 Desember, Presiden seharusnya menyerahkan dua nama calon Wapres paling lambat 18 November 2026. Ketentuan tersebut mengacu pada aturan konstitusi yang mensyaratkan pengajuan calon paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna. [YSF]

