RELUNG.ID-Data pengadaan pemerintah yang mencantumkan sejumlah podcast populer menjadi sorotan publik. Berdasarkan data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melalui INAPROC, Kementerian Agama tercatat pernah menganggarkan kerja sama publikasi dengan sejumlah podcast pada 2023–2024.
Informasi tersebut diungkap akun Instagram @pencerahans. Dalam unggahannya, akun tersebut memperlihatkan daftar paket pengadaan yang mencantumkan nama podcast populer, mulai dari Close The Door, Podcast Warung Kopi (PWK), Agak Laen, hingga Titik Kumpul.
Nilai paket pengadaan yang tercatat bervariasi, mulai dari Rp227,55 juta hingga Rp666 juta.
Pada 2023, paket pengadaan yang mencantumkan Close The Door dan Podcast Warung Kopi tercatat melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama.
Sementara pada 2024, nama Agak Laen dan Titik Kumpul muncul dalam paket pengadaan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
Dalam data tersebut, pengadaan dilakukan melalui mekanisme E-Purchasing dengan mencantumkan perusahaan sebagai penyedia jasa.
Namun, nilai yang tercantum merupakan nilai paket pengadaan, bukan otomatis honor pribadi pembawa acara atau pemilik podcast. Sebab, anggaran tersebut dapat mencakup berbagai komponen layanan sesuai ruang lingkup kontrak.
Terungkapnya data tersebut memancing beragam reaksi warganet. Sejumlah pengguna media sosial mengaitkannya dengan polemik penggunaan anggaran pemerintah untuk kerja sama dengan influencer dan kreator konten.
Akun @dongengkopi melontarkan sindiran terkait kerja sama tersebut.
“Woalah… Pantes ngopi cantik terus. Caiiirr,” tulisnya.
Sindiran lain datang dari akun @yngkiidiew_. Ia menyinggung pihak-pihak yang sebelumnya kerap mengkritik keterlibatan Raffi Ahmad dalam kerja sama dengan pemerintah.
“Sok2an komen senggol raffi ahmad? Trnyta dan ternyata,” tulisnya.
Berbeda dengan dua akun tersebut, @nikita.rosalini justru memberikan komentar bernada satire dengan membandingkan kerja sama podcast dan posisi staf khusus.
“Tapi mereka bukan staff khusus yaaaa 😂 kl yg sebelah udah dapat fee staff khusus, dapat fee sbg agency influencer, dapat fee sebagai talent,” tulisnya.
Munculnya data tersebut kembali membuka perbincangan mengenai transparansi penggunaan anggaran pemerintah, khususnya untuk kerja sama publikasi melalui platform digital dan kreator konten. [vid]

