RELUNG.ID-Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah RI membantah anggapan bahwa 19.389 kanal YouTube yang ditutup Google sepanjang kuartal III-2026 merupakan jaringan buzzer yang dikelola atau dibiayai pemerintah.
Juru Bicara Bakom Pemerintah RI, Teguh Santosa, meminta publik dan media membaca laporan Google berjudul Influence Operations Bulletin Q3 2026 secara utuh.
Menurutnya, laporan yang dirilis pada 30 Oktober 2026 tersebut tidak menyebut pemerintah sebagai pengelola, pendana, maupun pihak yang mengarahkan kanal-kanal tersebut.
Teguh menjelaskan, empat entri terkait Indonesia dalam laporan itu hanya menggambarkan kecenderungan konten. Dokumen tersebut tidak mencantumkan identitas aktor, instansi pemerintah, maupun pihak yang diduga mendanai operasi pengaruh.
“Silakan baca laporan Google kalimat demi kalimat. Tidak ada satu kata pun yang menyebut pemerintah sebagai pengelola atau pembiaya. Yang menulis istilah ‘buzzer pemerintah’ adalah tafsir di ruang publik, bukan pernyataan dari Google,” ujar Teguh dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Ia juga menjelaskan, label linked to Indonesia dalam laporan tersebut merupakan penanda geografis. Istilah serupa, kata dia, digunakan Google untuk mengidentifikasi operasi pengaruh dari negara lain, termasuk Ekuador.
Menurut Teguh, Google biasanya menyebut identitas pelaku secara eksplisit ketika memiliki bukti kuat mengenai aktor di balik operasi pengaruh. Ia mencontohkan penyebutan firma konsultan Rusia, Internet Research Agency, serta aktor yang dikaitkan dengan intelijen Rusia.
Karena tidak mencantumkan identitas pelaku dalam entri Indonesia, Teguh menilai laporan tersebut belum mengungkap atribusi pihak di balik kanal-kanal yang ditutup.
Selain persoalan atribusi, Bakom juga mempertanyakan keterbukaan metodologi Google dalam menjatuhkan penindakan terhadap 19.389 kanal tersebut.
Google disebut menutup ribuan kanal secara berantai sepanjang Juli hingga September 2026 melalui mekanisme *related channel terminations*. Sistem ini menggabungkan penautan otomatis dan peninjauan manual terhadap kanal yang dianggap saling terhubung.
Teguh menilai mekanisme tersebut perlu dijelaskan secara transparan. Sebab, menurutnya, sistem penautan otomatis berpotensi melakukan kekeliruan dalam mengidentifikasi keterkaitan antarkanal.
Ia mencontohkan kesalahan penautan kanal kreator Enderman dengan akun tak dikenal serta penghapusan massal pada Oktober 2024 yang kemudian dipulihkan keesokan harinya.
“Angka 19.389 itu adalah angka mesin dari sistem yang metodenya tertutup dan belum bisa diuji oleh siapa pun. Google tidak membuka definisi, bukti keterkaitan, jumlah penonton, maupun berapa persen dari kanal itu yang benar-benar berisi konten politik,” kata Teguh.
Ia juga mengingatkan bahwa jumlah kanal yang ditutup tidak bisa menjadi satu-satunya ukuran untuk membandingkan skala operasi pengaruh antarnegara. Dalam laporan sebelumnya, Google disebut mencatat jaringan serupa juga didominasi unggahan spam bertema musik, hiburan, dan gaya hidup.
Selain itu, perkembangan kecerdasan buatan (AI) memungkinkan satu operator mengendalikan banyak akun media sosial secara bersamaan. Karena itu, banyaknya kanal yang ditindak tidak otomatis menunjukkan jumlah pelaku ataupun luasnya pengaruh di masyarakat.
Meski membantah tudingan tersebut, Teguh menegaskan pemerintah tidak membela jaringan akun terkoordinasi, apa pun narasi yang dibawanya. Pemerintah, kata dia, mendukung penindakan apabila kanal-kanal tersebut terbukti digunakan untuk menyerang pihak yang mengkritik pemerintah.
Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto telah berulang kali mengingatkan bahaya penggunaan AI untuk mengoperasikan ribuan akun dan membentuk ruang gema atau echo chamber.
Peringatan itu disampaikan Presiden dalam Rapat Kerja Pemerintah pada 8 April 2026, peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional pada 18 September 2026, serta forum Tanwir Muhammadiyah di Palu pada 14 November 2026.
“Negara tidak membutuhkan jaringan akun bayaran untuk membela diri karena pemerintah bekerja berdasarkan data dan kinerja nyata. Justru kami yang paling berkepentingan untuk mengetahui siapa pemesan dan pendana di balik ribuan kanal tersebut,” tutur Teguh.
Sebagai tindak lanjut, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) meminta Google membuka data atribusi beserta bukti penindakan secara transparan kepada publik.
Bakom menilai keterbukaan tersebut penting agar penelusuran terhadap ribuan kanal yang ditutup dapat dilakukan secara objektif. Dengan demikian, publik dapat mengetahui pihak yang bertanggung jawab tanpa terjebak pada spekulasi maupun kesimpulan yang belum didukung bukti. [YSF]

