RELUNG.ID – Untuk mendongkrak daya beli masyarakat saat kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 Persen diberlakukan, pemerintah berencana bakal mengucurkan dana insentif.
Dana insentif yang dikucurkan yakni sebesar Rp256,6 triliun mulai 1 Januari 2025 mendatang. Hal ini diakui oleh Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani Indrawati, Senin kemarin (16/12).
Dia mengatakan, dana insentif ini nantinya menyasar kelompok bahan makanan, otomotif hingga properti. Tak hanya memberikan dana insentif, pemerintah juga bakal membebaskan tarif PPN untuk barang pokok, seperti daging, telur, ikan, dan susu.
“Begitu juga dengan jasa pendidikan, kesehatan, keuangan, tenaga kerja, asuransi, dan pemakaian air,” terangnya.
Sri membeberkan, PPN yang dibebaskan ini diproyeksi mencapai Rp77,1 triliun yang mencakup barang kebutuhan pokok, hingga hasil perikanan.
Pemerintah juga memberikan insentif pajak 1 persen yang ditanggung pemerintah khusus untuk barang konsumsi seperti tepung terigu, gula industri hingga MinyaKita yang terkena PPN 12 persen.
“Jadi total estimasinya agar masyarakat terbebas dari PPN yaitu sebesar Rp265,6 triliun,” jelasnya.
Tak hanya itu, dana tersebut juga akan digunakan untuk memberi insentif pembebasan PPN kepada UMKM yang memiliki omzet lebih dari Rp4,8 miliar per tahun. Nilai insentif ini ditaksir sebesar Rp61,2 triliun.
Selanjutnya, pembebasan PPN untuk sektor transportasi diperkirakan mencapai Rp34,4 triliun, untuk angkutan umum, jasa pengiriman paket, hingga jasa freight forwarding.
Sementara untuk jasa pendidikan dan kesehatan nilai pembebasan PPN diproyeksi mencapai Rp30,8 triliun. Pembebasan PPN untuk jasa keuangan dan asuransi mencapai Rp27,9 triliun. Serta, insentif PPN untuk sektor otomotif dan properti diperkirakan mencapai Rp15,7 triliun.
Dalam program ini, pemerintah juga turut membebaskan listrik an air dari PPN 12 persen dengan insentif mencapai Rp14,1 triliun, serta insentif untuk kawasan bebas mencapai Rp1,6 triliun
“Kenaikan ini dana insentif ini cukup tajam dibandingkan dua tahun terakhir, bahkan lima tahun terakhir. Berbagai program pemerintah juga sebetulnya dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat,” pungkasnya. (EWJ)
