RELUNG.ID — Partai Nasdem mengkritik tajam sikap inkonsisten Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terkait penolakan terhadap kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% yang akan berlaku mulai 1 Januari 2025. Kebijakan ini merupakan implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), yang sebelumnya telah disepakati oleh Pemerintah dan DPR RI, termasuk oleh Fraksi PDIP.
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi Nasdem, Fauzi Amro, menyebut langkah PDIP ini sebagai bentuk inkonsistensi yang mengingkari kesepakatan.
“Undang-Undang HPP adalah hasil kesepakatan bersama yang disahkan melalui Rapat Paripurna DPR pada 7 Oktober 2021. Bahkan, Panja RUU HPP dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi XI dari Fraksi PDIP, Dolfie Othniel Frederic Palit,” ujar Fauzi (23/12/2024).
Menurut Fauzi, penolakan PDIP kini seolah menjadi upaya politisasi isu untuk meraih simpati publik.
“Sekarang mereka menolak PPN 12%, ini mengkhianati kesepakatan bersama. Sikap ini seperti ‘lempar batu sembunyi tangan’ yang berpotensi menyesatkan opini masyarakat,” tegasnya.
Kenaikan tarif PPN ini merupakan bagian dari reformasi perpajakan untuk meningkatkan penerimaan negara dan mendukung konsolidasi fiskal. Sebagai bentuk keberpihakan, pemerintah menetapkan PPN 0% untuk barang dan jasa kebutuhan dasar, seperti:
Barang: Beras, daging ayam dan sapi, gula pasir, ikan, telur ayam, cabai, dan bawang merah.
Jasa: Pendidikan, layanan kesehatan, angkutan umum, tenaga kerja, keuangan, asuransi, buku, vaksin polio, rumah sederhana, listrik, dan air minum.
“Langkah ini memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terjangkau meskipun tarif PPN naik,” jelas Fauzi.
Nasdem mendukung kebijakan kenaikan PPN ini, tetapi menekankan pentingnya pengawasan ketat agar tidak terjadi distorsi pasar. Mereka juga mendorong program subsidi untuk melindungi kelompok masyarakat rentan dari dampak kenaikan tarif.
“Komisi XI DPR RI akan memantau pelaksanaan kebijakan ini dan terus membuka dialog dengan pemerintah serta pelaku usaha untuk memastikan tidak ada dampak negatif terhadap stabilitas ekonomi rakyat,” tambah Fauzi.
Fauzi mengingatkan PDIP untuk konsisten dengan keputusan yang telah disepakati di DPR. Ia menilai manuver PDIP ini dapat merusak kredibilitas kebijakan fiskal nasional.
“Rekam jejak digital masih ada, jadi masyarakat bisa melihat siapa yang benar-benar konsisten memperjuangkan kepentingan bangsa,” pungkasnya.
Sikap PDIP yang berubah ini dinilai Nasdem sebagai upaya politis jangka pendek yang bisa mengganggu efektivitas kebijakan negara di bidang perpajakan.[TRA]
