RELUNG.ID – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menemukan harga gabah di Sumatera Selatan (Sumsel) dibeli jauh di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang baru, yakni Rp 6.500 per kilogram, bahkan lebih rendah dari HPP sebelumnya sebesar Rp 6.000 per kilogram.
Saat melakukan kunjungan ke Desa Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, Senin (13/1/2025), ia mendapati harga gabah yang dibeli tengkulak hanya Rp 5.400 per kilogram, angka terendah se-Indonesia.
“Jangan ada lagi harga gabah di bawah Rp 5.400 di tingkat petani. Tolong tengkulak jangan untung sendiri, kasihan petani. Dua hari lagi, Bulog harus siap serap gabah sesuai dengan HPP,” tegas Sudaryono saat meninjau panen raya petani.
Sudaryono meminta aparat penegak hukum seperti Kejaksaan, Kodim, dan Polres untuk turun tangan dan memanggil tengkulak yang membeli gabah di bawah HPP. Ia menegaskan pentingnya menjaga harga gabah, khususnya saat memasuki musim panen raya, agar petani tidak dirugikan.
“Mohon izin Pak Kajari, Pak Dandim, Pak Kapolres, segera panggil tengkulaknya. Tidak boleh harganya anjlok, ini menyangkut kesejahteraan petani. Bulog juga harus bergerak cepat menyerap gabah dengan harga sesuai HPP,” katanya.
Sudaryono menekankan bahwa peran Bulog sangat penting dalam menyerap gabah petani sesuai HPP yang ditetapkan pemerintah. Ia menegaskan bahwa kebijakan HPP bertujuan untuk melindungi petani dari kerugian, mendorong semangat menanam, dan meningkatkan produksi pangan dalam negeri.
“Kebijakan HPP adalah bentuk komitmen negara melindungi petani. Kalau petani untung, mereka semangat menanam, panennya meningkat, dan kita tidak perlu impor. Ini menciptakan siklus yang menguntungkan semua pihak, mulai dari petani hingga konsumen,” jelasnya.
Sudaryono menyebut Sumsel sebagai daerah dengan harga gabah terendah secara nasional. Hal ini mengkhawatirkan karena pemerintah telah mengerahkan berbagai pihak, termasuk aparat TNI dan Polri, untuk mendukung petani dan meningkatkan produksi. Namun, hasil kerja keras tersebut terancam sia-sia jika harga gabah terus anjlok.
“Sayang sekali, petani sudah bekerja keras, didukung tentara dan polisi, tapi harga yang mereka terima justru tidak memadai. Aparat harus segera meneliti penyebab penurunan harga ini dan memastikan penyerapan berjalan optimal,” ungkapnya.
Wamentan berharap persoalan ini segera diatasi agar petani mendapatkan hak mereka sesuai dengan kebijakan pemerintah. Ia menegaskan bahwa melindungi petani merupakan langkah penting untuk mewujudkan swasembada pangan dan mengurangi ketergantungan pada impor.
“Jika petani merasa dihargai, mereka akan semakin bersemangat menanam. Ini bukan hanya soal ekonomi, tetapi soal kemandirian pangan dan kesejahteraan bangsa,” tutupnya.[AYK]
