RELUNG.ID – Pemerintah menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis, yang dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, sepenuhnya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Presiden Prabowo Subianto menutup kemungkinan pendanaan asing untuk mendukung program tersebut, sebagai wujud kemandirian negara dalam melayani rakyat.
“Tidak ada makan bergizi dari negara asing, tidak ada. Ini murni pemerintah Indonesia untuk rakyatnya,” tegas Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, dalam konferensi pers di Istana Negara, Rabu (22/1).
Program ini menargetkan menjangkau hingga 82,9 juta penerima manfaat pada akhir 2025. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 100 triliun untuk pelaksanaan penuh yang direncanakan mulai September 2025.
Dadan menjelaskan bahwa pemerintah tengah mempersiapkan strategi efisiensi anggaran untuk memastikan pelaksanaan program berjalan optimal. Meski demikian, detail efisiensi anggaran masih dirahasiakan karena dikelola langsung oleh Presiden Prabowo dan Menteri Keuangan.
“Bapak Presiden sudah memastikan anggaran ini aman. Kami hanya diminta fokus bekerja untuk melayani masyarakat,” ungkap Dadan.
Pemerintah juga menegaskan bahwa dana CSR dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak digunakan untuk program ini. Sebaliknya, CSR akan dialokasikan untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang dapat menjadi mitra Badan Gizi Nasional.
Selain itu, pemerintah menolak bantuan pendanaan asing, termasuk dari negara-negara seperti China dan Jepang. Meski ada tawaran bantuan teknis, seperti penyediaan peralatan atau asistensi, hal tersebut masih dalam tahap pembicaraan dan tidak akan memengaruhi pelaksanaan program tahun ini.
“Bantuan teknis dari luar negeri pun masih harus dibicarakan lebih lanjut. Kalau pun ada, mungkin baru bisa direalisasikan tiga tahun ke depan. Program ini sepenuhnya tanggung jawab negara,” ujar Dadan.
Langkah pemerintah membiayai program Makan Bergizi Gratis sepenuhnya dari APBN mencerminkan komitmen kuat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat tanpa ketergantungan pada pihak asing. Program ini diharapkan menjadi salah satu tonggak penting dalam upaya menurunkan angka stunting dan meningkatkan kesehatan generasi muda Indonesia.
“Pesan Bapak Presiden sangat jelas: negara harus hadir untuk rakyat, dan kami akan memastikan program ini berjalan dengan baik,” pungkas Dadan.[TRA]
