RELUNG.ID – Perum Bulog memastikan statusnya sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tetap berlaku pada 2025, meskipun tengah dipersiapkan untuk bertransformasi menjadi lembaga yang langsung berada di bawah Presiden.
Direktur Utama Bulog, Wahyu Suparyono, mengungkapkan hal ini dalam media briefing di Kantor Bulog, Jakarta, Rabu (22/1).
“Pada tahun 2025, kami masih beroperasi sebagai BUMN dan menjalankan peran sebagai operator pangan nasional,” kata Wahyu.
Wahyu menyampaikan bahwa proses transformasi Bulog menjadi lembaga langsung di bawah Presiden telah mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk Komisi IV DPR RI. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 5 November 2024, DPR mendukung penuh langkah transformasi ini.
“Kami juga telah melakukan Focus Group Discussion (FGD) untuk mematangkan langkah ini. Prosesnya tetap berjalan sesuai rencana,” tambah Wahyu.
Meski demikian, selama masa transisi, Bulog tetap berpedoman pada arahan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Kementerian BUMN, termasuk dalam memenuhi regulasi seperti penyusunan laporan keuangan berbasis Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).
Wahyu memastikan, meskipun Bulog nantinya beralih status menjadi lembaga di bawah Presiden, dua anak perusahaannya, yakni PT Jasa Prima Logistics (JPLogistics) dan PT Gendhis Multi Manis (GMM), akan tetap beroperasi seperti biasa.
“Operasional anak usaha tidak akan terganggu meskipun transformasi kelembagaan terjadi. Aktivitas bisnis tetap berjalan normal,” ujar Wahyu.
JPLogistics bergerak di sektor logistik, termasuk jasa pengangkutan, penyimpanan, dan pengelolaan proyek logistik, sementara GMM berfokus pada industri gula, etanol, dan sektor agroindustri lainnya.
Sebagai operator pangan nasional, Bulog terus menjalankan tugasnya dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Transformasi kelembagaan diharapkan memperkuat posisi Bulog dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan, terutama dalam menghadapi ancaman perubahan iklim dan dinamika global.
“Bulog tetap berkomitmen melayani masyarakat dan menjaga ketersediaan pangan, baik sebagai BUMN maupun nanti saat berada langsung di bawah Presiden,” tutup Wahyu.
Transformasi Bulog ini dinilai menjadi langkah strategis dalam memperkuat peran pemerintah di sektor pangan, sekaligus meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata kelola pangan nasional. [TRA]
