RELUNG.ID- Indonesia terpilih sebagai tuan rumah Asia Land Forum (ALF) atau Forum Agraria se-Asia yang akan digelar pada 17-21 Februari 2025.
Terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah disebabkan oleh berbagai alasan, antara lain adanya pemerintahan baru yang membuka peluang kerja sama antara organisasi masyarakat sipil dan pemerintah.
Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) berharap Indonesia dapat menjadi contoh terbaik dalam mendorong percepatan reforma agraria, pembangunan desa, koperasi rakyat, serta mewujudkan kedaulatan pangan dan pengentasan kemiskinan.
“Terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah ALF mencerminkan kepercayaan masyarakat Asia terhadap konsistensi gerakan masyarakat sipil di Indonesia. Forum ini akan dihadiri lebih dari 500 peserta dari 14 negara di Asia Tenggara, Asia Tengah, dan Asia Selatan, yang terdiri dari perwakilan pemerintah dan organisasi masyarakat sipil,”kata Sekretaris Jenderal KPA, Dewi Kartika, menyampaikan dalam konferensi pers di Jakarta.
Forum ini dimulai dengan kunjungan ke tiga lokasi yang mengalami konflik agraria, yaitu Kasepuhan Jamrud di Lebak, Banten, desa Gunung Anten di Lebak, yang telah mengalami 32 tahun konflik agraria, serta Desa Sukaslamet, Indramayu, yang berkonflik dengan Perum Perhutani di Jawa Barat.
Dewi menambahkan, ALF 2025 menjadi momentum penting bagi gerakan reforma agraria di Indonesia untuk menagih komitmen pemerintah dalam percepatan redistribusi tanah dan penyelesaian konflik agraria.
“Forum ini juga menjadi ruang diskusi penting bagi organisasi masyarakat sipil dan komunitas se-Asia untuk membahas kebijakan agraria, serta menawarkan solusi yang berpusat pada masyarakat,” tambah Dewi.
Sejak Indonesia merdeka, ketimpangan dan konflik agraria terus meningkat akibat kebijakan yang tidak berpihak pada masyarakat. Saat ini, hanya satu persen kelompok yang menguasai hampir 68 persen tanah dan kekayaan alam di Indonesia. Bahkan, antara 2015 hingga 2024, tercatat 3.234 konflik agraria dengan luas 7,4 juta hektar yang berdampak pada 1,8 juta keluarga.
Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Prabowo telah menetapkan reforma agraria sebagai jalan untuk mencapai swasembada pangan melalui program perbaikan kesejahteraan petani dan peningkatan produksi pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, dan kelautan. Reforma agraria juga menjadi bagian penting dalam pemulihan alam, pemerataan ekonomi, pemberantasan kemiskinan, serta pembangunan pedesaan dan penguatan koperasi.
“Pencapaian ini memerlukan partisipasi rakyat yang kuat. ALF 2025 menjadi kesempatan untuk menguatkan komitmen bersama antara pemerintah dan gerakan reforma agraria,” tegas Dewi.
Tema besar ALF 2025 adalah “Menjamin Hak Atas Tanah untuk Masa Depan yang Adil dan Berkelanjutan.” Forum ini akan mengangkat empat topik utama: reforma agraria, konflik agraria, perlindungan pembela hak atas tanah dan lingkungan hidup, serta hak perempuan atas tanah dan aksi iklim.
Anu Verma, Koordinator International Land Coalition di Asia, menegaskan bahwa Asia adalah rumah bagi sekitar 4,8 miliar penduduk dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi global. Namun, perburuan mineral dan investasi tanah yang didorong oleh pasar global sering mengorbankan masyarakat lokal, terutama perempuan yang hanya menguasai 10,7 persen tanah di Asia.
Sementara itu, Zenzi Suhadi, Direktur Eksekutif Walhi, menilai ALF 2025 sebagai momentum penting untuk mengingatkan pemerintah agar memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menentukan kehidupan mereka melalui reforma agraria.
Erasmus Cahyadi, Deputi 2 Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), menambahkan bahwa ALF 2025 menjadi ruang penting untuk membahas masalah hak atas tanah dan sumber daya alam yang menjadi masalah utama gerakan masyarakat adat di Indonesia.
Imam Hanafi, Koordinator Nasional Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), menganggap ALF 2025 sebagai wadah berbagi pengalaman antara negara-negara Asia dalam mewujudkan kedaulatan rakyat atas ruang.
ALF 2025 diharapkan dapat menghasilkan solusi konkret untuk mengatasi ketimpangan agraria, konflik lahan, dan mendorong kebijakan yang berpihak pada masyarakat.[YKP]
