RELUNG.ID- Pengelolaan anggaran dan perencanaan keuangan pemerintah daerah (Pemda) di Sumatera Selatan (Sumsel) terus menjadi perhatian utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumsel.
Hingga saat ini, BPKP masih memberikan pendampingan untuk memperbaiki pelaksanaan anggaran dan perencanaan yang ada di daerah.
“Termasuk dalam beberapa program Presiden, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Proyek Strategis Nasional (PSN), dan lainnya,” ujar Pj Gubernur Sumsel, Elen Setiadi, seusai rapat koordinasi evaluasi perencanaan yang melibatkan APBD Sumsel dan APBN, pada Selasa (18/2/2025).
Elen berharap, dengan arahan dan pendampingan dari BPKP, pengelolaan perencanaan dan anggaran di pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dapat berjalan lebih baik dan sesuai regulasi.
“Harapan kami, setelah dilakukan audit oleh BPK, seluruh pemerintah daerah di Sumsel bisa meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Saat ini, hanya tiga daerah dari 17 kabupaten/kota yang sudah mencapai WTP. Artinya, masih banyak yang perlu diperbaiki,” kata Elen.
Menurutnya, penyebab utama belum tercapainya WTP di beberapa daerah adalah ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan, serta pengelolaan anggaran yang belum sepenuhnya sesuai dengan regulasi yang ada.
“Selain itu, pengelolaan anggaran dan perencanaan yang belum sesuai dengan regulasi yang ada juga menjadi masalah,” lanjut Elen.
Namun, Elen tetap optimis bahwa perencanaan untuk tahun 2025 dapat berjalan meskipun terdapat kebutuhan untuk efisiensi anggaran.
“Meskipun ada penyesuaian, perencanaan untuk 2025 tetap akan berjalan. Bagaimana keputusan yang akan diambil setelah arahan dari Presiden dan Mendagri, kita tunggu saja pembahasannya,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Sumsel, Sofyan Antonius, mengungkapkan bahwa pihaknya telah memberikan beberapa catatan penting kepada Pemerintah Provinsi Sumsel serta kabupaten/kota terkait pengelolaan anggaran.
“Kami terus berperan sebagai mitra konsultasi bagi Pemda untuk memperbaiki pengelolaan keuangan mereka,” kata Sofyan.
Sofyan menegaskan, tujuan utama dari pendampingan ini adalah agar program-program pemerintah, termasuk MBG, dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
“Kami terus mendukung Pemda dalam meningkatkan pengelolaan keuangan serta evaluasi pelaksanaan anggaran, terutama dalam program-program strategis seperti MBG,” pungkas Sofyan.[DSK]
