RELUNG.ID- Program seragam sekolah gratis untuk siswa baru SD dan SMP negeri di Kota Palembang yang akan mulai dibagikan pada 14 Juli 2025 mendapat sambutan positif dari DPRD Kota Palembang.
Namun, pelaksanaannya diminta diawasi ketat agar berjalan transparan, tepat sasaran, dan tidak menimbulkan masalah hukum.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Palembang, Mgs Syaiful Padli, mengatakan bahwa pihaknya mendukung penuh program yang menjadi bagian dari visi Palembang Cerdas tersebut.
Menurutnya, bantuan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya keluarga kurang mampu.
“Ini bentuk janji yang ditepati oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Kami mendukung penuh karena program ini sangat membantu. Tapi pelaksanaannya harus terbuka dan diawasi dengan ketat, terutama pada proses pengadaan agar tidak terjadi pelanggaran hukum,” ujar Syaiful, Rabu (9/7/2025).
Program ini ditujukan bagi siswa baru kelas 1 SD dan kelas 7 SMP negeri, dengan jenis bantuan berupa seragam nasional lengkap merah putih untuk SD dan putih biru untuk SMP.
DPRD juga menyoroti potensi ketimpangan dalam distribusi. Syaiful menegaskan pentingnya pemerataan bantuan agar tidak hanya sekolah-sekolah di pusat kota yang menerima, sementara sekolah di pinggiran justru terabaikan.
“Pemerintah harus memastikan distribusi merata dan sesuai data. Jangan sampai sekolah di daerah pinggiran dilupakan,” tegasnya.
Menurut data Dinas Pendidikan, terdapat 249 SD dan 62 SMP negeri di seluruh wilayah Kota Palembang.
Syaiful menyatakan, DPRD akan menelaah pelaksanaan program ini secara rinci dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang dimulai pekan depan. Pengawasan akan difokuskan pada jumlah penerima bantuan, proses pengadaan, serta penggunaan anggaran dari APBD.
“Kami ingin tahu berapa kuotanya, bagaimana mekanismenya, dan apakah anggaran digunakan sesuai aturan. Transparansi menjadi kunci,” ucapnya.
Ia juga mengimbau para orang tua agar bijak memanfaatkan bantuan ini dan menggunakan anggaran pribadi yang sebelumnya disiapkan untuk seragam ke kebutuhan pendidikan lainnya, seperti buku atau alat tulis.
Selain itu, ia mendorong orang tua untuk aktif mencari informasi mengenai program bantuan pendidikan lain, seperti Program Indonesia Pintar (PIP), agar bantuan pemerintah bisa dimanfaatkan secara optimal.
“Banyak orang tua tidak tahu atau malas menanyakan. Padahal kalau proaktif, ada banyak bantuan yang bisa dimanfaatkan,” pungkasnya.[DSK]
