RELUNG.ID – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam memberantas praktik tambang ilegal yang merugikan negara.
Dalam pidato kenegaraan pertamanya di Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD pada Jumat (15/8), Prabowo memperingatkan tegas para jenderal TNI maupun Polri yang terlibat dalam bisnis tambang ilegal.
“Saya beri peringatan! Apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun. Apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi atau mantan jenderal? Tidak ada alasan, kami akan bertindak atas nama rakyat,” tegas Prabowo di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta.
Prabowo mengungkapkan, berdasarkan laporan yang ia terima, terdapat 1.063 tambang ilegal yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Potensi kerugian negara akibat aktivitas tersebut diperkirakan mencapai sedikitnya Rp300 triliun.
“Dan sebagai sesama pimpinan partai, saya ingatkan anggota semua partai, termasuk partai saya, Gerindra, cepat-cepat kalau ada yang terlibat jadi justice collaborator. Laporkan saja, karena walaupun kau Gerindra tidak akan saya lindungi,” ujarnya menegaskan.
Sebelum Prabowo berpidato, Ketua DPR RI Puan Maharani juga menyoroti maraknya praktik bisnis ilegal di Indonesia, mulai dari judi online, narkoba, hingga tambang ilegal. Menurutnya, hal ini menjadi kenyataan pahit yang justru merugikan rakyat di tengah melimpahnya sumber daya alam Indonesia.
“Kita menghadapi kenyataan pahit. Sebagian kecil masyarakat, dengan segala kelebihannya, justru mengeksploitasi rakyat dan sumber daya alam melalui praktik bisnis yang manipulatif: bisnis ilegal, tambang ilegal, judi online, narkoba, penyelundupan, dan lain sebagainya,” kata Puan.
Puan bahkan mengutip istilah yang kerap dipopulerkan Presiden Prabowo, yakni “serakahnomics”, untuk menggambarkan perilaku serakah yang merusak kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Keuntungan mereka sudah melampaui batas rasionalitas ilmu ekonomi dan nilai peradaban,” tambahnya.
Puan menekankan perlunya transformasi ekonomi dan keadilan sosial yang nyata, penegakan hukum tanpa pandang bulu, serta kerja kolektif semua elemen bangsa. “Dengan kebersamaan dan tekad bulat, kita yakin mampu memperkuat pondasi nasional demi mewujudkan Indonesia yang adil, maju, dan berdaulat,” pungkasnya. (vid)
